Polri Bangun 1.179 SPPG, Penerima MBG Capai 2,9 Juta Orang

Polri Bangun 1.179 SPPG, Penerima MBG Capai 2,9 Juta Orang

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

 Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, Polri telah membangun total 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah Indonesia termasuk kawasan Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

Hal itu disampaikan Kapolri dalam sambutannya di acara peresmian 1.179 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri di Polsek Palmerah, Jakarta Barat, yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto, Jumat (13/2/2026).

“Polri telah memiliki 1.179 SPPG yang terdiri dari 411 SPPG telah beroperasi, 162 SPPG persiapan operasional, 499 SPPG tahap pembangunan dan selesai pada Maret 2026 dan 107 SPPG dalam tahap groundbreaking,” kata Sigit. 

Sigit menyebut apabila seluruh SPPG tersebut resmi beroperasi maka diproyeksikan akan mampu menyediakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap 2,947 juta masyarakat serta menyerap 58.950 tenaga kerja.

Mensos Gus Ipul: BPJS 106 Ribu Pasien Penyakit Kronis PBI-JK Aktif Kembali

Mensos Gus Ipul: BPJS 106 Ribu Pasien Penyakit Kronis PBI-JK Aktif Kembali

Ilustrasi

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa BPJS dari 106 ribu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dengan penyakit katastropik atau kronis, yang sempat dinonaktifkan karena perubahan data, sudah diaktifkan kembali secara otomatis per hari ini, Rabu (11/2/2026). Kebijakan ini, menurut Gus Ipul, untuk memastikan pasien dengan penyakit berat tidak kehilangan akses pengobatan di tengah proses pemutakhiran data nasional.

“Yang pertama ini sudah otomatis, jadi otomatis sudah direaktivasi. Jadi yang 106 ribu lebih itu sudah direaktivasi per hari ini,” kata Gus Ipul usai rapat dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Kemensos, Jakarta, dikutip Rabu (11/2/2026).

Kemudian, dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi data di lapangan, Kemensos dan BPS juga akan melakukan ground check kepada 106 ribu penerima PBI-JK dengan penyakit katastropik tersebut.

Upaya ini merupakan salah satu tindak lanjut dari pertemuan Kemensos dan BPS bersama pimpinan DPR pada Senin (9/2/2026), untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

toto4d

3 Fakta Heboh Pria Panggul Karung di Tambora Jakbar, Dikira Bawa Mayat Ternyata Biawak

5 Fakta Heboh Pria Panggul Karung di Tambora Jakbar, Dikira Bawa Mayat Ternyata Biawak

Viral pria panggul biawak dikira mayat (Foto: Media sosial)

Viral di media sosial seorang pria tengah memanggul karung di wilayah padat penduduk, Tambora, Jakarta Barat. Bahkan, sempat diduga menggendong mayat hingga menimbulkan kehebohan.

Berikut fakta-faktanya:

1. Sempat Diduga Bawa Mayat

Seorang pria menghebohkan warga Tambora terlihat memanggul karung besar yang awalnya diduga berisi jasad manusia.

Aksi pria itu sempat terekam kamera pengawas atau CCTV. Videonya pun viral di media sosial yang memicu kekhawatiran.

2. Polisi Pastikan Isi Karung Adalah Biawak

Setelah dilakukan penyelidikan, polisi memastikan karung tersebut berisi seekor biawak, bukan mayat seperti dugaan awal warga.

“Iya betul. Sudah diklarifikasi oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bahwa dia membawa hewan biawak,” kata Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan Sipayung, Minggu 8 Februari 2026.

3. Biawak Masih Dalam Kondisi Hidup

Polisi mengungkap biawak yang dibawa pria tersebut masih hidup saat ditemukan. Sehingga menepis isu adanya tindak kriminal.

“Polisi mendatangi ke tempat kontrakannya, diklarifikasi. Dia menggunakan baju sesuai dengan yang di video itu. Iya, biawaknya itu masih hidup. Karena enggak ada duit, dia jalan kaki (bawa biawaknya). Jadi mampir-mampir di rawa-rawa itu,” ujar AKBP Arfan.

10 Orang Ditetapkan Tersangka Perdagangan Anak Suku Pedalaman Jambi

10 Orang Ditetapkan Tersangka Perdagangan Anak Suku Pedalaman Jambi

Ilustrasi penjara (Foto: Freepik)

Polda Metro Jaya membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan 10 orang tersangka. Empat anak diperdagangkan dan dibawa ke suku pedalaman di Jambi. Pengungkapan berawal dari laporan pencarian anak hilang di Polres Metro Jakarta Barat.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kolaborasi dengan direktorat yang baru dibentuk, yakni Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPA PPO) Polda Metro Jaya. 

Selanjutnya, tim melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana tersebut setelah memperoleh informasi keberadaan anak-anak itu di suatu wilayah di Sumatera.

Pencarian terhadap anak hilang tidak berjalan mudah karena lokasi yang berada di pedalaman, akses terbatas, serta medan yang menuntut tenaga dan waktu. Tim gabungan pun menggandeng Polda setempat untuk menembus wilayah tersebut.

Di saat bersamaan, kepolisian juga berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak, hingga Kementerian dan Dinas Sosial guna memastikan hak dan keselamatan anak.

“Dari kegiatan yang dilakukan, kami berhasil menyelamatkan empat orang anak yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang ini,” ujarnya, Jumat (6/2/2026).

Militer Thailand Bongkar “Kantor Polisi Palsu” di Sarang Penipuan Kamboja

Militer Thailand Bongkar "Kantor Polisi Palsu" di Sarang Penipuan Kamboja

Seragam Polri palsu tergantung di dalam pusat penipuan di O’Smach (foto: dok AP)

Militer Thailand mengungkap temuan mengejutkan dari sebuah kompleks penipuan transnasional di Kamboja. Di lokasi tersebut, aparat menemukan sejumlah ruangan yang dirancang menyerupai kantor polisi dari berbagai negara.

Kompleks penipuan bernama O’Smach itu terletak di wilayah perbatasan Kamboja–Thailand yang selama ini disengketakan. Area tersebut kini dikuasai pasukan Thailand setelah bentrokan militer antara kedua negara pada akhir tahun lalu.

Militer Thailand menyatakan, kompleks tersebut menjadi pusat operasi penipuan berskala besar dan menampung ribuan orang. Banyak di antaranya diduga merupakan korban perdagangan manusia yang dipaksa menjalankan aksi penipuan terhadap warga asing.

Pejabat militer menyebut para korban dipaksa menipu atau menghadapi hukuman berat jika menolak.

Periksa Camat-Kades, KPK Dalami Alur Setoran Caperdes di Kasus Sudewo

Periksa Camat-Kades, KPK Dalami Alur Setoran Caperdes di Kasus Sudewo

KPK (Foto: Dok Okezone)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami alur penyetoran uang terkait pengisian calon perangkat desa (caperdes) di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Hal itu dilakukan saat tim penyidik lembaga antirasuah memeriksa tiga orang saksi terkait kasus dugaan pemerasan caperdes yang menyeret Bupati Pati nonaktif, Sudewo.

Saksi yang diperiksa ialah Rukin selaku Perangkat Desa Sukorukun, Karyadi selaku Kepala Desa Bumiayu, Kecamatan Wedarijaksa, dan Suranta selaku Camat Gabus, Kabupaten Pati.

“Saksi hadir semua. Penyidik mendalami soal alur dan tahapan dalam penyetoran uang oleh para pihak yang akan mengisi posisi calon perangkat desa,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dikutip Selasa (3/2/2026).

Pemeriksaan para saksi dilakukan di Polda Jawa Tengah pada Senin 2 Februari 2026. Dari keterangan mereka, penyidik juga mendalami mekanisme dalam pengisian formasi perangkat desa.

Diketahui, KPK menangkap Sudewo bersama tujuh orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin 19 Januari 2026. Setelah pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK, empat orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Sudewo.

“Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan empat tersangka, di antaranya SDW selaku Bupati Pati periode 2025–2030,” ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Selasa 20 Januari 2026. 

Pria Culik Anak di Bekasi, Motifnya Minta Ibu Korban Berpacaran dengan Pelaku

Pria Culik Anak di Bekasi, Motifnya Minta Ibu Korban Berpacaran dengan Pelaku

Pria Culik Anak di Bekasi, Motifnya Minta Ibu Korban Berpacaran dengan Pelaku

 Polres Metro Bekasi mengungkap kasus penculikan terhadap seorang anak yang terjadi di wilayah Desa Setiamekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi menguak motif penculikan ini berkaitan dengan hubungan asmara pelaku dan ibu korban.

“Korban awalnya diminta pelaku untuk memberi gas LPG di warung dekat rumah, namun setelah pergi korban tidak kunjung pulang,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, Sabtu (31/1/2026).

Saat dicari, korban diketahui terlihat bersama seorang pria yang mengenakan atribut ojek online. Belakangan diketahui, pelaku diduga menggunakan senjata tajam untuk mengancam korban.

“Pelaku diduga memaksa korban ikut dengannya dengan cara menakut-nakuti korban menggunakan senjata tajam jenis belati yang disimpan di dashboard sepeda motor,” kata Budi.

Polisi kemudian melakukan penyidikan dan mencium keberadaan korban. Singkatnya, polisi kemudian melakukan pengejaran terhadap pelaku dengan cara menghentikan bus antarkota jurusan Bandung-Merak di kawasan Babakan Ciparay, Kota Bandung.

“Selanjutnya berhasil mengamankan pelaku berinisial MAR bersama korban di dalam bus tersebut,” ujar Budi.

Gempa Dangkal Guncang Bandung Pagi Ini

Gempa Dangkal Guncang Bandung Pagi Ini

Ilustrasi gempa

 Gempa dengan kekuatan magnitudo 2,7 mengguncang Kota Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (30/1/2026). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan gempa terjadi pada pukul 05.13 WIB.

BMKG melaporkan gempa tersebut terjadi pada koordinat 6,88 LS dan 107,79 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 14 km timur Kota Bandung, Jawa Barat, pada kedalaman 5 km.

Sementara itu, Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono menjelaskan gempa itu turut dirasakan dengan skala III di Sukasari, II-III di Tanjungsari, II-III di Cileunyi, II-III di Cilengkrang, dan II-III di Cimenyan.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif,” ujarnya.

Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan dampak dari gempa bumi tersebut.

kera4d

Kejagung Pastikan Jurist Tan Masih Berstatus WNI, Aset Terus Ditelusuri

Kejagung Pastikan Jurist Tan Masih Berstatus WNI, Aset Terus Ditelusuri

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menegaskan, bahwa tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, Jurist Tan, masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menanggapi informasi yang menyebut Jurist Tan telah menjadi warga negara Australia.

“Sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan telah berpindah kewarganegaraan. Berdasarkan data yang kami miliki, Jurist Tan masih berstatus sebagai WNI,” kata Anang, Rabu (28/1/2026).

Selain itu, Anang menyampaikan bahwa Kejagung saat ini masih melakukan penelusuran terhadap aset-aset milik Jurist Tan guna kepentingan pemulihan kerugian negara.

“Sedang kami telusuri. Kami tidak tinggal diam dan terus bergerak. Jika masyarakat mengetahui keberadaan aset yang bersangkutan, kami sangat berterima kasih karena hal tersebut akan membantu pemulihan kerugian negara,” tegasnya.

Kapolri Ungkap 6 Sasaran Prioritas dalam Rencana Kerja 2026

Kapolri Ungkap 6 Sasaran Prioritas dalam Rencana Kerja 2026

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Raker dengan Komisi III DPR (Foto: Tangkapan layar)

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan enam sasaran prioritas utama yang menjadi fokus rencana kerja Polri pada tahun 2026. Penyusunan sasaran tersebut selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang mengusung misi Asta Cita.

“Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Polri menetapkan enam sasaran prioritas yang mengacu pada rencana kerja Pemerintah tahun 2026,” kata Sigit saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Senin (26/1/2026).

Sasaran pertama adalah menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di seluruh wilayah Indonesia secara responsif dan prediktif. Selain itu, Polri juga menargetkan terwujudnya pelayanan publik kepolisian yang berkualitas dan terintegrasi.

Sasaran berikutnya mencakup penegakan hukum yang humanis, akuntabel, dan berkeadilan, serta penguatan sumber daya manusia (SDM) Polri yang profesional, cerdas, dan berintegritas melalui pengelolaan SDM yang modern dan transparan.

Polri juga menargetkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur strategis kepolisian yang terintegrasi untuk mendukung operasional. Selain itu, peningkatan budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian menjadi sasaran penting guna memperkuat tata kelola organisasi dan SDM.