MODESILENT

Tim Jaksa Penuntut Umum pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah melakukan penyitaan uang tunai senilai Rp 479.175.079.148 pada Kamis (8/5/2025).

Penyitaan tersebut terkait dengan perkembangan perkara perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group atas nama terdakwa korporasi PT Darmex Plantations. (sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 April 2025).

Seperti dikutip dari siaran pers Kejagung, kasus posisi dalam perkara ini sebagai berikut:

a. Berdasarkan hasil perkembangan penanganan perkara TPPU dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group atas nama terdakwa korporasi PT Darmex Plantations (holding perkebunan kelapa sawit), beberapa waktu lalu penyidik mendapatkan informasi bahwa anak usaha PT Darmex Plantations, yaitu PT DMP (Delimuda Perkasa) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan PT TKP (Taluk Kuantan Perkasa), yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit akan mengirimkan uang yang diduga sebagai hasil kejahatan ke Hongkong melalui jasa perbankan, kemudian penyidik melakukan pemblokiran terhadap uang tersebut.

“Setelah dilakukan pemblokiran, kemudian penyidik meminta kepada penuntut umum agar uang yang telah dilakukan blokir tersebut dilakukan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa korporasi PT Darmex Plantations karena 99,9% pemegang saham PT TKP (Taluk Kuantan Perkasa) dan PT DMP (Delimuda Perkasa) adalah PT Darmex Plantations (sisa 0,1 % pemegang saham PT TKP dan PT DMP adalah PT Palma Lestari),” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar.

Menurut dia, perkara atas nama terdakwa korporasi PT Darmex Plantations saat ini sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst tanggal 29 April 2025, Penuntut Umum melakukan penyitaan uang sebesar Rp 479.175.079.148 dengan perincian sebagai berikut:

a. Uang sebesar Rp 376.138.264.001 disita dari PT DMP (Delimuda Perkasa).
b. Uang sebesar Rp 103.036.815.147 disita dari PT TKP (Taluk Kuantan Perkasa).

Harli menjelaskan, perkara atas nama terdakwa korporasi PT Darmex Plantations telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama dengan terdakwa korporasi yang lain atas nama terdakwa korporasi PT Asset Pacific, PT Palma Satu, PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani, PT Panca Agro Lestari dan PT Seberida Subur pada tanggal 10 April 2025 yang saat ini dalam proses persidangan.

Pasal yang disangkakan terhadap terdakwa korporasi PT Darmex Plantations yakni melanggar Pasal 3, atau Pasal 4, atau Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

kingslot

Kabar terbaru soal nasib karyawan dan perusahaan tekstil besar PT Sri Isman Rejeki Tbk (Sritex) dibeberkan oleh Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza. Ia mengatakan, saat ini Sritex masih menunggu pemilik atau investor baru untuk menyelamatkan perusahaan yang sempat jadi raksasa tekstil di RI itu.

“Sritex lagi menunggu pemilih baru lah ya. Jadi kalau itu sudah siap pasti para pekerja akan dipanggil kembali,” ucapnya kepada wartawan saat ditemui di Pasar Minggu, Jakarta Timur pada Kamis (8/5/2025).

Faisol juga menegaskan, proses pencarian pemilik baru Sritex tidak akan terganggu oleh pengusutan dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung.

“Pemerintah berkomitmen bahwa kita harus bedakan industrialisasinya dengan kasusnya. Jadi memastikan bahwa proses itu tidak mengganggu proses produksi maupun proses investasi yang masuk ke Indonesia,” ungkapnya.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan ribuan eks pekerja yang sebelumnya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akan segera kembali bekerja.

Luthfi menuturkan, masalah yang sempat membelit perusahaan tekstil raksasa tersebut kini sudah tuntas. Ia bahkan menyebut operasional Sritex bakal segera berjalan kembali seperti sediakala, dengan mempekerjakan sekitar 10.000 mantan pegawainya.

“Sudah, sudah. Sudah clear, Sritex sudah clear, nggih. Sudah, sebentar lagi operasional,” kata Luthfi saat ditemui usai acara Indonesia Investment Summit: Projects for Sustainable Growth di Jakarta, dikutip Kamis (8/5/2025).

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, proses pemulihan bisnis Sritex saat ini sedang berjalan, termasuk upaya mengembalikan pekerja yang sebelumnya diberhentikan.

“Sedang proses. Sedang proses,” ujar Yassierli saat ditemui usai acara Halal bi Halal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Senin (14/4/2025).

Yassierli menjelaskan, aset Sritex dinilai masih kuat dan pasar pun masih terbuka. Oleh karena itu, pemerintah berharap roda produksi perusahaan tersebut bisa kembali berputar.

“Iya kan kita berharap, karena Sritex itu kan asetnya bagus. Kemudian, sekali lagi, terkait dengan pasarnya ada. Jadi menurut kami, tentu produksinya harus jalan lagi. Itu yang kita harapkan,” katanya.

Saat ini, lanjut dia, proses yang tengah berlangsung lebih banyak berkaitan dengan administrasi perusahaan, bukan perekrutan langsung.

“Proses lebih kepada administrasi sebenarnya,” ungkapnya.

kingslot

Transaksi judi online atau judol telah dilakukan oleh anak-anak berusia sejak 10 tahun di Indonesia. Ini merupakan hasil temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Temuan ini diungkap PPATK dalam Program Mentoring Berbasis Risiko (Promensisko). Promensisko bertujuan memperkuat kapasitas pemangku kepentingan dalam memahami pola, mendeteksi dini, dan merespons secara efektif tindak pidana pencucian uang berbasis digital.

Data kuartal I-2025, yang dikumpulkan oleh PPATK menunjukkan jumlah deposit yang dilakukan oleh pemain berusia 10-16 Tahun lebih dari Rp 2,2 miliar. Usia 17-19 tahun mencapai Rp 47,9 miliar dan deposit yang tertinggi usia antara 31-40 Tahun mencapai Rp 2,5 triliun.

“Angka-angka yang ada ini bukan sekedar angka, namun dampak sosial dari persoalan besar kecanduan judi online ini adalah konflik rumah tangga, prostitusi, pinjaman online dan lain-lain,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dikutip dari siaran pers Promensisko 2025, Kamis (8/5/2025).

Meski demikian, PPATK mencatat, jumlah transaksi judi online mengalami penurunan sekitar 80% pada kuartal I-2025 bila dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Jumlah transaksi pada periode Januari hingga Maret 2025 sebesar 39.818.000 transaksi, Jika dipertahankan, hingga akhir tahun 2025 diperkirakan jumlah transaksi akan tertekan hingga sekitar 160 juta transaksi.

“Tanpa intervensi serius, perputaran dana dari perjudian online diperkirakan bisa mencapai Rp 1.200 triliun sampai akhir tahun 2025,” ujar Ivan.

PPATK juga menegaskan, problem yang mengkhawatirkan ini secara simultan berhasil ditekan oleh Satgas Pemberantasan Judi Online yang diketuai oleh Menko Polkam.

Polri, Komdigi, OJK, Bank Indonesia, PPATK dan seluruh anggota Satgas yang berjibaku menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membasmi judi online.

kingslot

Hubungan India dan Pakistan memanas. Insiden penembakan massal di Kashmir yang dikhawatirkan bisa memicu perang besar antara dua negara.

Baik India dan Pakistan diketahui sebagai negara kekuatan nuklir. Bukan hanya itu, keduanya juga menapaki sebagai kekuatan baru di sektor teknologi.

Namun memang industri India jauh lebih mapan dari lawannya. Negara Bollywood itu telah menjadi tujuan beberapa raksasa teknologi, serta ekosistem inovasinya juga jauh lebih mapan.

Berikut perbandingan kedua negara yang dirangkum dari Loma Technology, Kamis (8/5/2025):

Pertumbuhan dan Inovasi Teknologi

India memang jauh lebih mapan dari Pakistan. Negara itu mendapatkan dukungan dari segala arah, mulai dari pemerintah, bisnis dan akademisi.

Bukan hanya itu, terdapat banyak orang yang sangat terampil. Jadi inovasi terus berlanjut di berbagai industri teknis.

Di sisi lain, Pakistan masih dalam tahap awal pengembangan ekosistem inovasi. Namun terus mengalami peningkatan dan menjadi kekuatan utama teknologi global.

Investasi juga terus meningkat dalam pendidikan teknologi, infrastruktur digital, serta kewirausahaan.

Teknologi India dan Pakistan di Global

India memang muncul jadi kekuatan teknologi global. Ini terlihat dari berbagai keberhasilan misalnya teknologi informasi, eksplorasi luar angkasa dan bioteknologi.

Pakistan masih terus mendaki untuk peringkat terbaik di global. Transformasi dan inovasi digital terus dilakukan, meski masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk menyempurnakannya.

Pasar Tenaga Kerja

Dia India, sektor teknologi merupakan perusahaan besar dan menyediakan banyak jutaan pekerjaan. Pasokan tenaga kerja juga terus berjalan karena fokus negara pada pendidikan teknis dan pengembangan keterampilan.

Permintaan tenaga kerja di Pakistan juga meningkat pesat. Dari terkait IT, pengembangan software hingga pemasaran digital.

Sama seperti India, pemerintah juga mendukung peningkatan pendidikan teknis hingga pelatihan untuk pengembangan tenaga kerja lokal.

Masa Depan

Melihat pesatnya sektor teknologi sekarang, India bakal terus berada di garis terdepan di masa depan. Ini juga bergantung pada investasi terkait infrastruktur digital, energi terbarukan dan eksplorasi antariksa.

Sementara itu Pakistan memang baru mulai untuk melakukan transformasi digital. Namun potensinya sangat besar untuk bisa bersanding dengan negara-negara utama di teknologi global.

kingslot

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian PPN/Bappenas menjelaskan kebutuhan investasi nasional Indonesia sebesar Rp 8.297 pada tahun 2026. Angka tersebut berdasarkan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

Secara rinci, kontribusi terbesar dari investasi swasta atau masyarakat sebesar Rp 7.467 triliun atau 89,99%. Selanjutnya investasi BUMN diperkirakan sebesar Rp 480,8 triliun atau 5,79% dan investasi pemerintah sebesar Rp 349,9 triliun atau 4,22%.

“Kalau kita lihat share-nya pemerintah itu hanya sebesar kalau kita lihat investasi 4,22% sisanya adalah masyarakat dan swasta. Inilah yang kami sampaikan bahwa perlu keterlibatan swasta di dalam pembangunan kita,” ujar Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas, Eka Chandra Buana dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPD RI, Kamis (8/5/2025).

Dengan besarnya porsi investasi dari swasta atau masyarakat, Eka menjelaskan pemerintah harus lebih proaktif dalam menciptakan lingkungan investasi yang baik.

“Ketika kita akan memberdayakan swasta di regulasi perizinan dan penguatan jadi hal yang harus kita lakukan. Baik di pusat maupun di daerah dan kemudian di dalam hal ini bagaimana kita meningkatkan investasi swasta,)menarik FDI masuk, kemudian kita menggunakan instrumen pembiayaan lainnya ini menjadi penting,” ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sepanjang kuartal I-2025 mencapai Rp 465,2 triliun. Angka ini sekitar 24,4% dari target realisasi investasi tahun 2025 yang sebesar Rp 1.905,6 triliun.

kingslot

Chief Financial Officer (CFO) Danantara Arief Budiman mengatakan bahwa sumber modal operasional Danantara saat ini berasal dari dividen yang telah dibagikan perusahaan pelat merah. 

“Dividen yang sudah diberikan [perusahaan BUMN],” ucap Arief kepada wartawan di Saint Regis, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Adapun hingga akhir bulan April 2025, tiga emiten bank pelat merah RI telah mencairkan dividen. Sebagai pemegang saham seri B, Danantara juga telah mendapatkan sesuai porsinya. 

Total cuan dividen yang didapatkan Danantara nyaris mencapai Rp60 triliun dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI). 

Rinciannya, Danantara mengantongi dividen dari BRI senilai Rp 27,68 triliun, termasuk dividen interim sebesar Rp 10,88 triliun.

Adapun, pembagian dividen ini mengacu pada kinerja keuangan BRI per 31 Desember 2024, di mana secara konsolidasian laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk tercatat sebesar Rp60,15 triliun.

Pembayaran dividen ini merupakan bagian dari komitmen BRI dalam memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar, pada Senin (24/03), di Jakarta, disepakati bahwa total dividen tunai yang dibagikan untuk Tahun Buku 2024 sebesar-besarnya Rp 51,73 triliun atau Rp 343,40 per saham.

Angka tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp 135 per saham (setara Rp 20,33 triliun) yang telah dibayarkan pada 15 Januari 2025 lalu. Dengan demikian, sisa dividen yang dibagikan kepada pemegang saham sebesar-besarnya Rp 31,40 triliun atau Rp 208,40 per lembar saham.

Sedangkan dividen yang diperoleh Danantara dari Bank Mandiri senilai Rp 22,62 triliun.

Bank Mandiri mencatatkan laba bersih periode berjalan secara konsolidasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik sebesar Rp55,78 triliun sepanjang tahun 2024. Perolehan tersebut tumbuh 1,31% secara tahunan (yoy) dari perolehan tahun 2023 sebesar Rp55,06 triliun.

Sementara untuk BNI membagikan dividen senilai Rp 8,37 triliun kepada Danantara, yang merupakan bagian dari total dividen tunai BNI senilai Rp 13,95 triliun atau Rp 374 per saham.

Selain dari tiga emiten tersebut, MIND ID juga telah melaporkan dividen senilai Rp 11,2 triliun. Nilai tersebut seluruhnya masuk ke negara mengingat 100% kepemilikan saham perusahaan holding pertambangan mineral dan batu bara (minerba) ini milik pemerintah dan berganti kepemilikan di bawah Danantara atau PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), perusahaan induk (holding) operasional Danantara.

Sementara itu, perusahaan pelat merah besar yang belum mengumumkan pembagian dividen masih ada Telkom Indonesia, Pertamina, dan PLN.

Dengan asumsi konservatif, ketiga perusahaan akan membagikan dividen dengan besaran yang sama seperti tahun lalu, total dividen yang akan diterima Danantara dari tujuh BUMN kakap itu lebih kurang sebesar Rp 97 triliun. 

kas138

Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan mengungkapkan, perusahaan atau industri yang menerima manfaat dari kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar US$ 6 per MMBTU belum sepenuhnya.

Ia mencontohkan misalnya pada bulan Januari 2025, realisasi alokasi gas dengan skema HGBT hanya mencapai 54%. Selebihnya, mendapatkan pasokan yang berasal dari PT PGN dengan harga gas pipa normal, bukan harga HGBT yang telah ditetapkan pemerintah.

“Realisasi 54% dibayar dengan harga gas pipa normal, bukan HGBT, penggunaan selebihnya dikenakan harga gas regasifikasi US$ 16,77/MMBTU,” kata Yustinus kepada CNBC Indonesia, Rabu (7/5/2025).

Atas hal itu, pelaku industri harus membayar dua jenis harga gas sekaligus untuk bulan Januari yakni harga gas pipa normal untuk 54% volume dan harga regasifikasi untuk sisanya.

Menurut dia, hal ini terjadi lantaran Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu baru ditetapkan pada akhir Februari. Sehingga industri terlanjur melakukan pembayaran sesuai harga pasar.

“Kelebihan bayar atau selisih harga gas normal HGBT belum dikompensasi oleh PGN dan badan usaha penyalur gas lainnya,” ujarnya.

Kemudian pada Februari, Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) dari PGN telah dikenakan harga HGBT sebesar US$ 7 per MMBTU. Namun, selebihnya harus dipenuhi melalui gas regasifikasi seharga US$ 16,77 per MMBTU.

Yustinus pun berharap agar pemerintah menegaskan komitmen realisasi pasokan volume HGBT 100% sesuai volume alokasi di Kepmen ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025. Pasalnya, komitmen ini sangat penting untuk pelaku industri dan investor guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

Sebagaimana diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menetapkan skema baru HGBT bagi tujuh sektor industri dengan total 253 pengguna gas bumi tertentu. Industri tersebut meliputi pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Keberlanjutan kebijakan HGBT ini disertai dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Rabu, 26 Februari 2025.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar US$ 7 per MMBTU dan untuk bahan baku sebesar US$ 6,5 per MMBTU,” ujar Bahlil.

Bahlil menilai penetapan HGBT ini memberikan dampak bagi daya saing industri di dalam negeri dari sebelumnya menerima harga gas bumi tertentu pada kisaran US$ 6,75 – 7,75 per MMBTU. Kebijakan HGBT juga selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 121 tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk lebih mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah berharap sektor industri bisa lebih kompetitif di pasar global, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan membuat harga produk di dalam negeri lebih terjangkau bagi masyarakat.

Pada kedua Kepmen HGBT ini terdapat beberapa Pengguna Gas Bumi Tertentu yang tidak lagi dicantumkan sebagai pengguna HGBT dengan pertimbangan telah mendapatkan harga gas di plant gate yang lebih rendah dari US$ 6,5 per MMBTU dan/atau US$ 7 per MMBTU, terdapat ketidakcukupan penerimaan bagian negara serta terdapat Pengguna Gas Bumi Tertentu yang telah berhenti menggunakan gas bumi.

Pemerintah akan terus mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan implementasi yang optimal dan dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

kas138

Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) bersama Komisi V DPR RI melakukan rapat kerja sama (raker) pada Rabu (7/5/2025) hari ini.

Namun sayangnya, raker tersebut kurang berjalan dengan baik, di mana DPR mengaku kaget dengan paparan Menteri PU Dody Hanggodo soal anggaran yang tiba-tiba bertambah menjadi Rp 73,76 triliun, dari sebelumnya mencapai Rp 50,48 triliun.

DPR mengaku kaget karena Kementerian PU tidak melaporkan penambahan pagu efektif. Adapun penambahan ini sempat diblokir akibat kebijakan efisiensi anggaran yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Komisi V DPR RI Fraksi PDIP Lasarus mengatakan anggota dewan hanya mengetahui pagu aktif dari Kementerian PU sebesar Rp 50,48 triliun.

“Ini saya belum tahu kalau ada penambahan anggaran,” kata Lasarus dalam raker bersama Kementerian PU, Rabu (7/5/2025).

Namun, Komisi V DPR RI tetap menyetujui pagu anggaran tersebut, meski DPR menambahkan catatan akan membahasnya kembali bersama Kementerian PU.

Adapun pagu efektif tersebut sesuai dengan hasil raker Komisi V DPR RI dengan Kementerian PU yang digelar pada 13 Februari lalu.

Menurut Lasarus, penambahan pagu efektif tersebut jika dilakukan tanpa pemberitahuan kepada DPR dapat dianggap melanggar prinsip bernegara dan berdemokrasi.

“Penambahan ini harusnya dilaporkan dulu ke kami. Kalau tidak, 1.000% lima pimpinan Komisi V tidak akan pernah teken. Saya yakin anggota disini juga demikian, karena kita tidak pernah membahasnya,” ujar Lasarus.

Menurutnya, ada risiko dalam penggunaan anggaran tersebut karena tidak taat kepada mekanisme yang ada.

Menteri PU Dody Hanggodo pun menjawab kritikan dari Lasarus tersebut. Dody meminta maaf kepada Komisi V DPR RI atas kesalahan ini.

“Kami mohon maaf pada saat pembukaan pemblokiran ini, kami tak bersurat ke Komisi V untuk memohon persetujuan. Salah saya karena tidak begitu paham mekanismenya,” jawab Dody.

Dody menambahkan bahwa pihaknya belum mendapatkan dokumen resmi dari Kementerian Keuangan soal penambahan anggaran tersebut. Dia hanya diperlihatkan data Kementerian PU yang kini masih mencapai Rp 110,95 triliun, alias tidak terkena efisiensi anggaran.

Namun, ada sejumlah dana yang belum bisa dicairkan oleh Kementerian PU karena masih statusnya ‘berbintang’, sehingga pagu efektifnya mencapai Rp 73,76 triliun.

Adapun kebutuhan penambahan anggaran ini salah satunya yakni untuk pendanaan irigasi preservasi, dan padat karya.

“Atas permohonan kami, sebagian dana yang masih terblokir pada saat itu ditambahkan ke pagu efektif mencapai Rp 50,48 triliun. Pembukaan blokir tahap 1 terjadi pada 25 Maret 2025,” ujar Dody.

kas138

Rencana Presiden Prabowo Subianto yang bakal menghapus sistem kerja alih daya atau outsourcing menimbulkan pro dan kontra. Ketika pengusaha menyatakan penolakannya, kalangan buruh justru sebaliknya.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengungkapkan penolakan itu didasari karena dalam praktiknya, sistem outsourcing  telah banyak menyimpang, apalagi diperparah dengan terbitnya aturan Omnibus Law Cipta Kerja (UUCK).

“Alih Daya/Outsoucing dalam UU Omnibuslaw sudah sangat parah karena tidak ada batasan pekerjaan dan batasan kontrak, dalam kata lain kontrak bisa seumur hidup,” katanya dalam keterangan kepada CNBC Indonesia, Rabu (7/5/3025).

Dalam pratiknya pelaksanaan UU Omnibuslaw Cipta Kerja untuk Alih Daya/outsourcing ini sangat liar dan ugal-ugalan . Banyak diketemukan praktek Alih Daya/outsourcing yang menyimpang dari peraturan perundangan ketenagakerjaan.

Diantaranya buruh diminta untuk membayar sejumlah uang rata-rata kurang lebih Rp 10 juta sampai Rp 25 juta demi bisa diterima menjadi pekerja di perusahaan outsourcing tersebut. Mirah menduga, uang tersebut di bayarkan ke Direksi dan Manager di perusahaan pemberi kerja.

“Praktik outsourcing yang lainnya adalah melibatkan ormas, oknum TNI, POLRI, RT/RW, Lurah, Karang Taruna. Bahkan ada oknum pimpinan serikat pekerja memiliki perusahaan outsourcing,” ungkap Mirah.

Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam meminta untuk mengkaji ulang rencana tersebut. Jika ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan maka yang harus diperkuat ialah pengawasan, bukan mengganti sistemnya.

“Kita harus liat outsourcing penyerahan pekerjaan ke pihak ketiga biasanya diserahkan dari perusahaan besar ke menengah kecil, sekarang kalau dihapus emang mau dihapus yang menengah kecil? Memang praktiknya perlu ada yang diperbaiki, jadi jangan lumbung yang dibakar itu ya, tikusnya yang ditangkap,” sebut Bob.

Sebagai informasi, pada saat turun ikut merayakan peringatan Hari Buruh Internasional alias May Day bersama massa buruh pada 1 Mei 2025 lalu di lapangan Monas, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan secepatnya menghapuskan sistem outsourcing.

“Saya akan meminta dewan kesejahteraan nasional mempelajari secepat-cepatnya, kita ingin menghapus outsourcing,” ungkap Prabowo dalam aksi buruh di Monas, Kamis (1/5/2025).

Pernyataan Prabowo tersebut menjawab salah satu dari sekian banyak tuntutan elemen buruh untuk menghapuskan sistem yang dianggap sering kali tidak berpihak kepada kelas pekerja.

Meski demikian, dirinya juga menegaskan akan menjaga kepentingan para investor.

Kalau gak investasi gak ada pabrik, kalian tak bekerja, jadi kita harus kerja sama. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan pertemuan di Istana Bogor bertemu 150 pimpinan buruh yang akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin perusahaan,” sebut Prabowo.

kas138

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan reli panjang pada perdagangan hari ini, Rabu (7/5/2025).

IHSG ditutup naik 0,63% ke level 6.941,83. Sebanyak 309 saham naik, 274 turun, dan 214 tidak bergerak. 

Nilai transaksi pada perdagangan hari ini mencapai Rp 13,85 triliun yang melibatkan 22,79 miliar saham dalam 1,42 juta kali transaksi. 

Mengutip Refinitiv, hampir seluruh sektor berada di zona hijau. Bahan baku memimpin kenaikan dengan 1,56%. Lalu teknologi dan konsumer primer naik 0,57% dan 0,4%. 

Saham yang menjadi penggerak utama hari ini adalah TPIA yang menyumbang 7,32 indeks poin. Lalu BBRI berkontribusi 4,59 indeks poin dan ANTM 4,29 indeks poin. 

Adapun penguatan hari ini memperpanjang reli IHSG yang telah menguat dalam delapan hari perdagangan beruntun. Dalam 18 hari perdagangan terakhir, hanya dua kali IHSG berakhir di zona merah.

Pada periode yang sama (17 hari perdagangan terakhir) atau sejak akhir perdagangan Rabu, 9 April 2025, IHSG tercatat telah melesat hingga 16%. Hal ini pun mengikis koreksi IHSG sepanjang tahun berjalan. 

Pergerakan pasar keuangan domestik masih dipengaruhi oleh sentimen dari luar negeri khususnya dari AS soal penantian rapat Federal Open Meeting Committee (FOMC) The Fed yang digelar Selasa-Rabu waktu AS atau Rabu malam hingga Kamis dini hari waktu Indonesia. Selain itu fluktuasi harga komoditas juga ikut menjadi penggerak pasar.

The Fed diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya pada kisaran 4,25-4,50%, sama seperti sejak Januari. Hanya ada peluang 3,1% bahwa Komite Pasar Terbuka Federal akan memangkas suku bunga, menurut alat FedWatch milik CME Group, yang memperkirakan pergerakan suku bunga berdasarkan data perdagangan berjangka dana federal.

Sementara itu, harga emas kembali terbang pada perdagangan kemarin, Selasa (6/5/2025). Emas ditutup menguat 2,91% di posisi US$ 3.430,83 per troy ons sekaligus kembali ke level US$ 3.400.

Emas terbang lebih hampir 6% dalam dua hari terakhir. Namun, emas ambruk lagi pada hari ini, Rabu (7/5/2025) pukul 05.45 WIB dengan melemah 1% ke US$ 3.395 per troy ons.

kas138