Taman Bhineka rencananya berada di kawasan seluas sekitar 54 hektar dan dilengkapi danau seluas +/- 23 Ha, dan mengusung keragaman religi dan toleransi di Indonesia, dengan hadirnya rumah ibadah seperti masjid, gereja dan klenteng yang berdiri berdampingan sebagai simbol harmoni., sehingga keberagaman adalah menjadi kekayaan dan kekuatan bangsa.
Masjid Agung PIK2 rencananya akan hadir seluas kurang lebih 1,5 Ha dan dapat menampung kurang lebih 5.000 jemaah. Masjid ini terinspirasi dari masjid-masjid terkenal di dunia seperti Blue Mosque dan Hagia Sophia di Turki. Masjid tersebut turut mengusung konsep tradisional dan kultural yang terlihat pada desain interior, warna, mozaik yang diaplikasikan, dan ukiran-ukiran yang ada di masjid.
Masjid Agung ini rencananya akan dilengkapi dengan fasilitas eksklusif seperti aula utama untuk ibadah dan pelataran, outdoor corridor, mezzanine yaitu area khusus untuk pengunjung yang ingin menikmati keindahan masjid tanpa mengganggu jamaah yang sedang beribadah, ruang kelas untuk hafiz Quran, dan masih banyak lagi.
Tak ketinggalan, akan hadir pula Gereja Basilica PIK 2 di Ecopark PIK 2 yang terinspirasi dari berbagai gereja besar dan cantik di Eropa. Gereja ini didesain dengan konsep yang hanya dapat dijumpai di PIK 2. Dengan arsitektur yang khas, tentunya Gereja Basilica PIK 2 akan memberikan kenyamanan dan suasana yang berkesan bagi para penghuni maupun pengunjung. Kedua tempat ibadah ini ditargetkan untuk selesai di tahun 2026 nanti.
Selain itu, di kawasan Ecopark Taman Bhinneka PIK2 juga sedang dalam tahap konstruksi adalah klenteng Cin Te Yen. Yang mana lokasinya berada di seberang danau dari lokasi Masjid Agung dan Gereja Basilica.
Sekadar informasi, Kawasan EcoPark PIK 2 ini termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) berbasis hijau dengan luas lebih kurang 1.836 Ha dinamakan.
“Tropical Coastland” serta ditujukan sebagai destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna meningkatkan attractiveness bagi wisatawan.
Destinasi pariwisata ini juga didesain untuk mengakomodasi Kawasan Wisata Mangrove yang merupakan mekanisme pengamanan pesisir secara alami. Proyek dengan nilai investasi sekitar Rp39 triliun ini diharapkan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda. Kawasan PIK 2 nantinya akan terhubung dengan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg yang telah mulai digarap pada tahun 2023 lalu.
Secara kebiasaan, masyarakat telah terbiasa dengan makanan seperti sereal, roti panggang, dan buah-buahan sebagai pilihan sarapan yang baik. Banyak yang mengabaikan pilihan yang lebih gurih seperti daging, keju, dan sumber protein lainnya saat membuat sarapan, terutama di hari kerja.
Padahal, untuk memilih menu sarapan, patutnya muncul pertimbangan terkait apakah menu-menu tersebut dapat bermanfaat bagi tubuh atau malah justru menambah massa badan dikarenakan perut buncit.
Ahli nutrisi Trista Best dari Balance One Supplements menuturkan bahwa dari segi menu, sarapan yang perlu dihindari karena dapat membuat perut buncit adalah pastry. Hal ini dikarenakan pastry bersifat padat kalori dan mengandung banyak bahan yang dapat menyebabkan peradangan serta lonjakan glukosa.
“Kue kering untuk sarapan seperti kue kering panggang olahan dan kemasan, donat, dan bahkan beberapa pengganti makanan batangan dapat menghambat upaya penurunan berat badan Anda, terutama karena penambahan berat badan di sekitar perut mudah diperburuk oleh pola makan yang mengandung karbohidrat dan gula olahan,” tuturnya, dikutip Express.
“Hal ini dapat menyebabkan makan berlebihan pada makanan lain segera setelah mengkonsumsi kue kering untuk sarapan dengan sedikit atau tanpa nutrisi yang berharga.”
Pakar tersebut juga menunjukkan kepada eatthis.com bahwa mengonsumsi makanan yang rendah nilai gizi, terutama di pagi hari, dapat “membuat Anda merasa lapar dan lelah sepanjang hari”.
“Kue pastry sarapan adalah karbohidrat olahan dan meskipun memiliki dampak langsung pada kadar glukosa dan energi, kue tersebut juga dapat berkontribusi terhadap lemak perut seiring waktu, jika dikonsumsi secara teratur,” tambah Best.
Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK, Yazid Nurhuda mengatakan pihaknya melakukan pendekatan menyeluruh guna menangani masalah PETI. Mulai dari pencegahan, penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa, hingga proses pidana.
“Bahwasanya Gakkum KLHK ini mempunyai fungsi itu berasal dari pencegahan, kemudian penanganan pengaduan, kemudian penyelesaian sengketa, sampai ke pidana. Jadi, dari hulu sampai ini sampai ke hilir, kami juga memiliki pasukan untuk melakukan operasi di lapangan,” kata Yazid dalam acara Coffee Morning, CNBC Indonesia, Kamis (21/11/2024).
Yazid menilai tambang ilegal menjadi salah satu tantangan utama bagi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK dalam melaksanakan tugasnya. Terutama tambang ilegal yang berada di wilayah terpencil.
“Cuman kadang-kadang kalau PETI ini di kawasan hutan, biasanya memang di tempat yang remote area dan banyak matanya, jadi kadang-kadang kalau kita pakai operasi intelijen sudah bocor di lapangan,” ujar Yazid.
Sementara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan adanya sekitar 2.000 titik aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) atau tambang ilegal yang tersebar di Indonesia.
Direktur Teknik & Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Hendra Gunawan menjelaskan aktivitas ini menyebabkan kerugian negara mencapai angka triliunan rupiah.
“Ada perkiraan berapa kerugian dari aktivitas PETI yang sudah kita identifikasi ada 2000 titik dengan kerugian cukup besar ya triliunan itu yang bisa kita selamatkan kalo PETI ini bisa dilakukan penanganan lebih baik lagi,” ujar Hendra.
Hendra menjelaskan bahwa tambang ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi finansial, tetapi juga memberikan beban besar pada kerusakan lingkungan yang memerlukan biaya reklamasi yang signifikan.
“Kami dari aspek teknik lingkungan pertambangan salah satu masalah adalah reklamasi, kami sudah bikin standar per hektar itu berapa kompensasi dari perusahaan dengan nominal sekian ratus juta bisa bayangkan kerugian lingkungan di area yang cukup masif,” katanya.
Ia menambahkan bahwa langkah preventif sejatinya terus dilakukan untuk menangani aktivitas PETI. Salah satunya melalui kolaborasi dengan Kejaksaan Agung dalam penindakan tambang ilegal serta kerja sama strategis dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aliran dana dari aktivitas PETI.
Sejauh ini, Prabowo sudah melakukan lawatan ke China, Amerika Serikat (AS), Peru, dan Brazil. Sedangkan Prabowo saat ini sedang berada di Inggris dan beberapa hari kedepan akan ke Uni Emirat Arab, di mana negara di Timur Tengah ini akan menjadi lawatan terakhir Prabowo di tahun ini.
Kunjungan luar negeri Prabowo itu pun membuahkan sejumlah kesepakatan di bidang ekonomi. Lalu apa saja hasil dari kunjungan Prabowo tersebut? Berikut ini daftar hasil kesepakatan kunjungan Prabowo di China, AS, dan Peru.
1. China
Di China, kunjungan Prabowo menghasilkan dua kesepakatan cukup penting seperti investasi senilai US$ 10,07 miliar atau setara dengan Rp 157 triliun dan bantuan dana China untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Prabowo membawa pulang investasi US$ 10,07 miliar atau sekitar Rp 160 triliun (asumsi kurs Rp 15.900) dari kunjungannya ke China. Investasi itu tertuang dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara perusahaan Indonesia dan China.
Adapun kerja sama itu digagas oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Komite Tiongkok (KIKT). Kerja sama itu melibatkan 20 perusahaan dari dua negara di bidang manufaktur, kesehatan, hilirisasi, ketahanan pangan, dan keuangan.
Selain itu, kunjungan Prabowo juga menghasilkan komitmen Pemerintah China untuk mendukung pendanaan program MBG. Dukungan pembiayaan itu disampaikan saat Prabowo menemui Presiden China, Xi Jinping.
Dukungan itu dituangkan dalam MoU bertajuk Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia.
Namun, pemerintah tidak merinci berapa pendanaan yang diberikan China serta bentuk dukungannya.
2. Amerika Serikat (AS)
Di AS, kunjungan Prabowo menghasilkan tiga kesepakatan cukup penting yakni komitmen AS dukung ketahanan pangan RI, Percepatan transisi energi bersih melalui Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership/JETP), dan pengembangan Rantai Pasok Mineral.
AS berkomitmen untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia melalui pertanian berkelanjutan. Komitmen itu disepakati dalam pertemuan Prabowo dengan Presiden AS, Joe Biden.
Tak hanya itu, AS-RI juga berkomitmen memperkuat ketahanan pangan Indonesia melalui promosi praktik pengelolaan berkelanjutan untuk perikanan dan akuakultur, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan lindung laut Indonesia sejalan dengan hukum yang berlaku.
Selain itu, kunjungan Prabowo ke Negeri Paman Sam juga menghasilkan komitmen RI dan AS untuk memperluas kolaborasi untuk mempercepat transisi energi bersih, termasuk melalui JETP.
JETP merupakan janji dari negara maju alias G7 untuk mendanai transisi energi Indonesia. Pendanaan JETP sebesar US$ 20 miliar atau setara Rp 318 triliun disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November 2022 lalu. Sayangnya, pendanaan tersebut ternyata bukan berbentuk hibah, melainkan pinjaman alias utang.
Kemitraan itu sejalan dengan reformasi kebijakan dalam negeri, akan terus memobilisasi investasi dalam produksi energi terbarukan dalam negeri Indonesia untuk mengurangi emisi, memperkuat dan memperluas jaringan, memajukan ketahanan energi, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan ekonomi energi bersih di Indonesia.
Terakhir, AS dan Indonesia juga berkomitmen untuk mengembangkan rantai pasok mineral penting. Hal itu disampaikan dalam pertemuan Joe Biden dan Prabowo.
Untuk mencapai tujuan tersebut, AS-RI berjanji untuk mempercepat diskusi tentang mineral penting. Prabowo dan Biden mengakui peran penting rantai pasokan mineral penting yang beragam dan tangguh untuk memperkuat sektor manufaktur dan pertumbuhan ekonomi di kedua negara, serta mendukung transisi energi bersih global.
3. Peru
Tak hanya China dan AS, Prabowo juga berkunjung ke Peru. Kedua negara berkomitmen untuk menyelesaikan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) dalam enam bulan ke depan.
Prabowo optimis perjanjian tersebut dapat ditandatangani pada kunjungan Presiden Peru Dina Boluarte ke Indonesia bersama delegasinya.
CEPA adalah perjanjian kerja sama ekonomi yang komprehensif yang tidak hanya mengatur pengurangan tarif, melainkan juga menyangkut akses pasar, pengembangan kapasitas dan fasilitasi perdagangan, serta investasi.
Pokok pengaturan umum dalam CEPA meliputi perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi.
Adapun tujuan masing-masing pengaturan adalah untuk menghapuskan tarif dan menangani hambatan nontarif, menjaga akses pasar dan memastikan kondisi yang kondusif bagi penyedia produk jasa, serta melindungi dan mendorong investasi.
4. Brasil
Pelaku usaha Indonesia dengan Brasil menyepakati kerja sama di berbagai sektor senilai US$ 2,8 miliar atau sekitar Rp 44,4 triliun. Kerja sama tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo di sela-sela kunjungan kenegaraan di Brasil.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara pelaku usaha Indonesia dan Brasil dilakukan dalam Indonesia-Brazil Business Forum yang diinisiasi oleh Kadin Indonesia, Kementerian Luar Negeri RI, dan Kedutaan Besar RI di Brasil.
“Kerja sama senilai US$ 2,8 miliar ini dilakukan oleh pelaku usaha di berbagai bidang dari kedua negara,” kata Airlangga dikutip dari Instagram resmi @airlanggahartarto_official, Jumat (22/11/2024).
Adapun sektor yang masuk dalam kerja sama tersebut di antaranya, sektor keuangan, teknologi digital, pertambangan, energi, peternakan, hingga industri dirgantara.
5. Inggris
Di Inggris, Prabowo berhasil membawa ‘oleh-oleh’ investasi senilai US$ 8,5 miliar atau sekitar Rp 135,15 triliun.
Komitmen investasi itu dinyatakan oleh sejumlah pemimpin perusahaan Inggris saat bertemu Prabowo di CEO Roundtable Forum di London. Mereka berniat investasi di beberapa bidang, seperti transisi energi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan rencana pemerintah mengembalikan fungsi Perum Bulog menjadi lembaga strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dia meminta agar Bulog nantinya bertransformasi menjadi lembaga yang tidak lagi berorientasi pada aspek komersial atau profit semata.
“Untuk mencapai swasembada pangan, maka fungsi Bulog harus kembali, harus transformasi lembaganya, nggak bisa komersial lagi. Kalau komersial, nanti beli jagung rakyat, beli gabah itu kadang hitung-hitungan, Bulog ini untung apa rugi, kalau rugi diperiksa,” kata Zulhas saat Konferensi Pers di gedung Graha Mandiri, Jakarta, Kamis (21/11/2024).
Adapun perubahan fungsi Bulog ini, kata Zulhas, telah menjadi kesepakatan bersama. Nantinya, lembaga ini akan difokuskan kembali untuk menjalankan tugas strategis yang mendukung pencapaian target swasembada pangan pemerintah.
“Sudah disepakati tadi, yang penting lembaganya akan ada perubahan. Nanti seperti apa kita akan dibahas kan lagi minggu depan, mulai terus maraton,” ucapnya.
Zulhas menilai transformasi Bulog menjadi lembaga non-komersial sangat penting, dalam upaya pemerintah mempercepat langkah menuju swasembada pangan tahun 2027.
Dalam kesempatan itu, Zulhas juga mengungkapkan target swasembada pangan nasional saat ini dimajukan menjadi tahun 2027, yang mana sebelumnya ditargetkan pada tahun 2028. Keputusan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam forum internasional KTT G20 di Brasil dan APEC.
“Kita kan (awalnya ditargetkan) swasembada pangan 2028. Sekarang sudah maju lagi, kemarin Bapak Presiden sudah mengumumkan di G20 dan di APEC, bukan 2028, tapi 2027. Jadi tinggal tahun depan, tahun satunya sudah tuh sampai. Kita punya waktu 2 tahun, 2 tahun harus bekerja keras,” ungkapnya.
Oleh karena itu, transformasi Bulog diharapkan dapat menjadi penopang utama ketahanan pangan, dengan fokus pada penyerapan hasil pertanian dalam negeri tanpa terhambat oleh mekanisme untung-rugi yang selama ini menjadi kendala.
KUR sendiri merupakan program pembiayaan bersubsidi pemerintah dengan bunga rendah, yang 100% dananya milik Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Penyalur KUR dan disalurkan dalam bentuk dana keperluan modal kerja serta investasi. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI telah menargetkan penyaluran KURsebesar Rp300 triliun di tahun 2024.
Sebagai bank dengan portofolio UMKM terbesar di Indonesia, BRI mendapatkan alokasi KUR terbesar untuk tahun 2024, yakni senilai Rp165 triliun atau tercatat lebih rendah dibandingkan target tahun 2023 sebesar Rp194,4 triliun.
Besar Bunga Pinjaman KUR BRI
KUR BRI memiliki bunga yang harus dibayar saat pengembalian dana pinjaman. Berikut rinciannya: Pinjaman ke-1 dikenakan bunga 6% efektif per tahun. Pinjaman ke-2 dikenakan bunga 7% efektif per tahun. Pinjaman ke-3 dikenakan bunga 8% efektif per tahun. Pinjaman ke-4 dikenakan bunga 9% efektif per tahun.
Cara Pengajuan KUR BRI
Nasabah dapat melakukan pengajuan melalui online dan datang langsung ke kantor cabang BRI terdekat. Berikut caranya.
1. Mengajukan KUR BRI Lewat Online
-Buka situs di browser -Pilih ‘Ajukan Pinjaman’ -Login menggunakan email. Jika belum punya akun, pilih ‘Daftar’ atau bisa menggunakan akun Google -Tunggu proses verifikasi melalui e-mail yang sudah didaftarkan sebelumnya -Jika sudah diverifikasi, kembali login menggunakan email dan password -Pilih ‘Ajukan Pinjaman KUR’ -Baca ketentuan dan syaratnya, kemudian centang ‘Saya adalah nasabah BRI’ serta ‘Setuju dan Ajukan Pinjaman’ -Klik kolom I’m not a Robot -Isi informasi tentang data diri secara lengkap dan benar -Isi data usaha kamu secara lengkap -Unggah beberapa dokumen pendukung -Klik ‘Selanjutnya’ untuk masuk ke halaman pengajuan pinjaman -Isi data pengajuan, seperti nominal pengajuan dan tenor -Klik ‘hitung angsuran’ untuk melihat angsuran akan dibayar -Klik ‘ajukan pinjaman’ Tunggu sampai muncul informasi apakah pinjaman disetujui atau tidak.
2. Mengajukan KUR ke Bank BRI Terdekat
-Siapkan segala bentuk syarat dokumen untuk pengajuan KUR BRI 2023, seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), NPWP, hingga surat izin usaha.
-Kunjungi kantor Bank BRI cabang terdekat
-Setibanya di sana, ambil nomor antrian dan tunggu sampai dipanggil
-Saat giliranmu tiba, silahkan sampaikan pada customer service Bank BRI bahwa kamu ingin mengajukan KUR BRI 2024
-Ikuti prosedur pengajuan KUR BRI 2024 seperti yang dijelaskan petugas.
“Kita itu mengharapkan bahwa pemerintah itu juga memproteksi barang-barang milik negara. Ya itu juga sebenarnya pemerintah dari pemerintah pusat, daerah, kementerian, lembaga punya aset-aset itu sebenarnya berisiko terhadap dampak-dampak kerusakan ya, dari bencana. Ya itu memang harusnya diasuransikan,” ujar Ogi di Padma Hotel Legian, Bali, Selasa (19/11/2024).
Ogi mengatakan OJK bakal menjalin kerja sama terkait asuransi aset milik negara dengan Kementerian terkait. Namun, ia mengatakan asuransi aset bergerak milik negara mungkin bakal dilakukan secara bertahap, karena itu bergantung pada anggaran prioritas pemerintah.
“Ya mungkin bertahap lah. Pemerintah punya prioritas kan anggaran juga terbatas. Mungkin kan beban-beban preminya kan diperuntukan beban negara,” ucap Ogi.
Ogi juga mengatakan penetrasi asuransi secara keseluruhan di Indonesia masih rendah. Porsi asetnya masih kurang dari 5% dari produk domestic bruto (PDB) Indonesia.
Maka demikian, Ogi mengatakan intensifikasi maupun ekstensifikasi asuransi termasuk untuk barang milik negara, merupakan upaya untuk mendorong penetrasi asuransi.
“Jadi upaya-upaya itu kita dorong ke depannya itu apa saja yang bisa, produk-produk yang bisa dibeli oleh masyarakat. Yang penting itu ada kesadaran dari masyarakat. Karena kalau ngomong asuransi itu kayaknya kewajiban aja gitu. Susah kan kalau itu kewajiban, tapi bukan kebutuhan. Nah kita membalikkan itu kebutuhan,” pungkas Ogi.
Adapun polemik impor susu ini mencuat usai Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie mengklaim biang kerok dari anjloknya harga susu produksi peternak dalam negeri, karena kebijakan pembebasan bea masuk terhadap produk susu impor. Budi Arie pun mengusulkan agar Kemendag meninjau ulang perjanjian perdagangan bebas (FTA) terkait komoditas ini.
Budi Santoso mengatakan, kebijakan impor susu diatur dalam Permendag 36/2023 juncto Permendag 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang mewajibkan adanya rekomendasi teknis dari kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian Pertanian sebelum impor dilakukan.
“Kami sudah komunikasi dengan Kementan, apakah nanti persyaratan rekomendasi itu harus ada penyerapan susu lokal dulu oleh industri misalnya, ini akan dibicarakan atau seperti apa mekanisme, itu mungkin yang paling tepat,” kata Budi Santoso saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Budi menjelaskan, peninjauan ulang FTA, seperti ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) dan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) bisa saja dilakukan, namun memerlukan waktu lama.
“Review itu biasa saja dilakukan, tapi kalau perubahan kan perlu waktu lama. Perubahan itu kan harus menentukan jadwalnya lama. Jadi kita cari yang paling cepat. Tapi pada prinsipnya, instrumen untuk mengatur impor terhadap susu itu sudah ada,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menekankan, susu impor dari Selandia Baru dan Australia umumnya adalah susu bubuk skim (skim milk powder), bukan susu segar. Hal ini menurutnya tidak langsung bersaing dengan susu segar yang dihasilkan oleh para peternak lokal.
“Skim milk itu bahan baku yang digunakan oleh industri susu di Indonesia. Kita nggak bisa bikin itu, makanya kita impor. Kita nggak punya (skim milk),” jelas Djatmiko.
Ia pun menyoroti kondisi permintaan susu nasional yang terus meningkat, namun produksi susu segar lokal belum mencukupi dan tidak seluruhnya memenuhi standar industri. “Nah itu harus ada peningkatan kualitas dari produksi peternak, yang jumlahnya juga sebenarnya nggak lebih banyak. Justru peningkatan demand itu lebih tinggi,” lanjut dia.
Pada awal pekan ini, saham Tesla naik 5% setelah Bloomberg melaporkan tim transisi Trump berencana menelurkan regulasi terkait mobil otomatis.
Laporan tersebut mengemuka beberapa hari setelah Trump menunjuk Elon Musk sebagai co-head Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang baru.
Tim transisi Trump mencari beberapa pemimpin kebijakan untuk sektor transportasi dalam mengembangkan kerangka regulasi mobil otomatis, menurut laporan Bloomberg, berdasarkan keterangan sumber dalam yang familiar dengan isu tersebut.
Bulan lalu, Musk mengkritik proses birokrasi perizinan mobil otomatis yang berbeda di setiap negara. Ia mengatakan proses berlipat tersebut sangat merepotkan.
Kritik itu ia sampaikan beberapa pekan setelah meluncurkan taksi otomatis (robotaxi) Cybercab yang sama sekali tak memiliki setir dan pedal. Ia menargetkan produksinya dimulai pada 2026 mendatang.
“Regulasi federal yang disatukan akan memudahkan proses perizinan mobil otomatis, sehingga Tesla bisa menggenjot pengujian pengemudi tanpa awak (FSD) miliknya,” kata analis di Quilter Cheviot, Mamta Valencha, dikutip dari Reuters, Selasa (19/11/2024).
FSD yang telah dikembangkan Tesla selama 4 tahun terakhir juga tengah menghadapi investigasi dari pemerintah. Hal ini menyusul beberapa kasus kecelakaan terkait sistem tersebut, termasuk tabrakan fatal pada 2023 lalu.
Kemenangan Trump terbukti berbuah manis bagi bisnis mobil Musk. Valuasi Tesla tembus US$1 triliun usai Trump terpilih sebagai Presiden AS yang baru. Sahamnya sejauh ini sudah naik 28% sejak 5 November lalu.
Investor berharap kedekatan Musk dengan Gedung Putih akan memuluskan jalan bisnis Tesla di masa depan.
Musk merupakan salah satu pendukung militan Trump. Ia menggelontorkan jutaan dolar AS melalui komite politik American Pac untuk mendukung Trump. Ia juga memanfaatkan platform X miliknya untuk menyebar berbagai informasi yang menguntungkan Trump.
Ia mengatakan, arahan Prabowo itu terbagi ke dalam 2 periode, yakni arah pembangunan untuk 2025, serta 2028. Khusus untuk 2025 ialah fokus untuk pemindahan ASN ke IKN.
“Sesuai dengan perintah Presiden Prabowo timelinenya ada dua, 2025 dan 2028. 2025 saya sudah koordinasi dengan Menteri PANRB tentang kepastian kepindahan awal dari ASN,” kata Basuki di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Khusus untuk pemindahan ASN ke IKN pada awal 2024, ia katakan menyesuaikan dengan kesiapan infrastruktur di IKN. Untuk hunian, Basuki mengatakan sudah siap 47 tower bagi ASN. Begitu juga perkantorannya dan ekosistem pendukungnya.
“Semua perkantoran sudah akan selesai mulai Desember, hunian 47 tower sudah akan selesai, sudah siap semua. Ekosistem kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka, selain Excelso yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga,” ucap Basuki.
Namun, untuk jumlah ASN yang akan dipindah secara bertahap mulai 2025, Basuki mengatakan, tergantung keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.
“Bertahap kan. Saya harus melaporkan apa saja yang sudah siap, atau kantor-kantor. Semua sudah siap, tapi juga eselon I berapa saja, eselon II berapa saja, staf berapa, termasuk huniannya. Jadi tergantung MenPAN,” tutur Basuki.
Ia mengakui, untuk hunian dan perkantoran yang tersedia sebetulnya masih sesuai perencanaan awal, yakni sesuai dengan jumlah Kabinet Indonesia Maju masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sebanyak 36 kementerian.
Maka, untuk menyesuaikan jumlah Kabinet Merah Putih yang sebanyak 48 kementerian, ia pastikan akan ada pembangunan lagi khusus hunian maupun perkantorannya.
“Tentunya kalau dengan kementerian tambah 48, yang siap 36, sesuai dengan jumlah kementerian Kabinet Indonesia Maju. Kalau Merah Putih nanti jadi 48, nanti rumahnya pasti juga harus kita tambahin,” tutur Basuki.
Adapun untuk arah pembangunan IKN pada 2028, sesuai permintaan Prabowo kata Basuki adalah fokus pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif, termasuk untuk hunian para aparatnya maupun perkantorannya.
“Menyelesaikan perintah Pak Presiden untuk selesaikan kantor dan hunian yudikatif, MA, MK dan sebagainya. Lalu, kantor dan hunian legislatif, untuk DPR, DPD, dan MPR, termasuk jalan-jalannya,” ungkap Basuki.
