Bank Indonesia (BI) melanjutkan rencana menerapkan identitas pembayaran atau Payment ID. Rencana penerapan Payment ID ini masuk dalam Blue Print Sistem Pembayaran Indonesia 2030.
“Ke depan adalah soal data, data, data, sehingga perlu kita mengeluarkan ID Payment,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam peluncuran Blueprint Sistem Pembayaran 2030, di Jakarta Convention Center, Jumat, (2/8/2024).
Payment ID merupakan persyaratan data granular untuk ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD), baik dari individu maupun badan usaha. BI sebenarnya telah memasukan rencana penerapan Payment ID ini sejak Blueprint SPI 2025. Rencana itu kemudian kembali masuk dalam Blueprint 2030.
Perry menuturkan Payment ID nantinya dapat melacak setiap transaksi yang dilakukan setiap orang. Payment ID ini nantinya juga akan dikonfigurasikan dengan Nomor Induk Kependudukan dan data identitas lainnya.
Perry mengatakan keberadaan Payment ID amat penting untuk pengumpulan data ekonomi. Selain itu, kata dia, sistem ini juga diperlukan untuk mencegah fraud.
“(Sistem ini bisa melacak) Siapa orangnya yang melakukan transaksi, sehingga bisa ditrace jejak digitalnya,” kata dia.
Perry mengatakan data-data transaksi itu nantinya dikumpulkan dalam sebuah data center. Big data transaksi masyarakat itu bisa dianalisis menggunakan Artificial Intelligence untuk berbagai keperluan.
“Baik untuk credit scoring atau informasi untuk fraud detection system dan lainnya,” ujar Perry.