Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi memperingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tentang keberadaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Lembaga tersebut akan menyedot dividen BUMN yang sebelumnya masuk ke penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Saat rapat kerja Komite IV DPD dengan Sri Mulyani, Nawardi mengatakan, setoran dividen dari 65 BUMN yang mengelola aset senilai Rp 10.402 triliun akan sepenuhnya masuk ke BPI Danantara untuk dikelola menjadi investasi.
Padahal, pemerintah telah menargetkan setoran dividen dari pos PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) pada tahun ini senilai Rp 90 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 85,5 triliun pada 2024.
“Status Danantara inilah yang membuat perusahaan BUMN yang dikelola Danantara bukan lagi kekayaan negara yang dipisahkan sehingga tidak ada lagi yang namanya pendapatan PNBP dari BUMN tersebut,” ucap Nawardi di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Meski sudah memberikan peringatan dalam rapat itu, Nawardi mengatakan, Sri Mulyani enggan mengubah target-target yang telah ditetapkan pemerintah dalam APBN 2025. Sebagai informasi, rapat kerja antara Komite IV DPD dengan Sri Mulyani pada hari ini semula digelar terbuka namun di tengah jalan tiba-tiba menjadi tertutup.
“Nah, di dalam postur APBN tetap saja tidak berubah posturnya. Target penerimaan PNBP tetap Rp 513,6 triliun. Nah, dari mana Rp 500 triliun itu?,” kata Nawardi.
“Kalau dikurangi, seharusnya target PNBP dari dividen, dari pengurangan dividen Rp 90 triliun pada 2025 itu, seharusnya kan sekitar berkurang Rp 400 sekian triliun,” ucapnya.
Pada saat rapat itu, ia mengaku telah mempertanyakan kepada pemerintah solusi mendapatkan penerimaan di tempat yang lain untuk mendapatkan pos anggaran yang berkurang akibat keberadaan Danantara.
“Tapi tetap saja postur anggaran yang lain juga tidak berubah. Ini pertanyaan yang belum dijawab sebenarnya. Meskipun ada efisiensi-efisiensi,” tutur Nawardi.