Efisiensi Anggaran BUMN, Erick Kuarangi Fasilitas Pimpinan Rp 7 M

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku, mengurangi anggaran fasilitas pimpinan sebesar Rp 7 miliar. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, anggaran fasilitas pimpinan umumnya digunakan untuk mendukung kegiatan pejabat BUMN dan menjamu tamu kenegaraan.

“Pengurangan fasilitas pimpinan kurang lebih itu ada penghematan di Rp7 miliar itu salah satunya memang kalau kita kedatangan tamu dari luar negeri biasanya kan kita suka tukeran souvenir itu yang kita beli dari UMKM ya mohon maaf saat ini kita coba cari yang lebih affordable,” ujarnya di gedung DPR RI Jakarta, Kamis (13/2).

“Kemarin juga ada undangan penghargaan dari UAE karena kerjasama Solar Panel yang terbesar di Asia Tenggara mereka memberikan penghargaan ke BUMN. Ya kita tidak bisa hadir karena itu kita hanya kirim surat untuk dibacakan,” lanjutmya.

Erick melanjutnya, meskipun ada efisiensi anggaran, namun tidak ada pengurangan anggaran. “Office Boy, Satpam juga kita coba jaga dengan budget yang ada,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, ranking Kementerian BUMN statusnya masih kelas 2 jadi sehingga tidak dapat menaikan tunjangan kinerja. Sehingga pihaknya berupaya menjaga fasilitas kantor Kementerian melalui salah satunya mengalihkan anggaran perjalanan dinas dan fasilitas pimpiman dengan mempertahankan fasilitas pegawai.

“Seperti klinik, daycare, dan lain-lainnya itu yang kita coba jaga kita tetap optimis karena kalau kita lihat data-data yang progress sampai hari ini kita masih berjalan baik,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memangkas pagu anggaran Kementerian BUMN sebesar Rp 115,6 miliar dari total pagu awal 2025 sebesar Rp 277,5 miliar. Saat ini sisa anggaran yang ada sebesar Rp 161,9 miliar.

Erick mengungkapkan, hasil dari pemangkasan anggaran berdampak pada sejumlah pos termasuk fasilitas pimpinan yang dikurangi sebesar 70%, serta penyesuaian kendaraan dinas 66%.

“Kendaraan dinas yang kemarin kami sewa kami coba ganti lebih murah dari listrik menjadi hybrid. Harganya bisa lebih murah sampai 66%,” tuturnya.

Erick menjabarkan, anggaran awal yang sebesar Rp 277,5 miliar terdiri dari Rp 80 miliar untuk program pengembangan pengawasan BUMN, dan Rp 197,4 untuk program dukungan manajemen. Namun, Ia telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) batas minumum operasional sebesar Rp 215 miliar yang terdiri dari Rp 44 miliar untuk program pengembangan pengawasan BUMN, dan Rp 171,1 untuk program dukungan manajemen.

“Kemarin siang kami coba mengusulkan pada Kementerian Keuangan tentu belum mendapat konfirmasi 100% tapi mereka lihat usulan bukan mengada-ngada,” tuturnya.

Erick merincikan, dari besaran anggaran operasional BUMN yang sebesar Rp 215 miliar tersebut telah dilakukan pemotongan di berbagai pos seperti pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 54%, pemotongan biaya pengawasan BUMN sebesar 50%, fasilitas IT sebesar 41%, pengurangan ATK sebesar 90%.

Selanjutnya, fasilitas pimpinan juga dikurangi sebesar 70%, penyesuaian kendaraan dinas 66%. Selain itu, ada pemotongan kegiatan rapat dan meniadakan seremonial sebesar 43%, dan efisiensi pemakaian gedung sebesar 39%.

“Kami masih berkomunikasi walaupun memang kemarin apa yang kami dapat Rp 161,9 miliar semoga ada jalan kita tunggu 1-2 bulan kedepan,” pungkasnya.