Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan perlunya komitmen penanganan terpadu dan konkret terhadap enam isu strategis yang membelit kawasan Cekungan Bandung.
“Kita harus turun dari menara gading. Jangan banyak mengeluh, yang penting langkah nyata. Penanganan Cekungan Bandung ini harus dilakukan secara super serius,” kata Herman dalam Rapat Koordinasi dan Akselerasi Pengembangan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang digelar di kantor Bappeda Jabar Bandung, Jumat.
Seluruh pemerintah daerah di kawasan Bandung Raya, lanjut Herman, perlu melakukan langkah taktis dan terukur, menyusul tekanan urbanisasi dan krisis lingkungan yang terus meningkat.
Enam isu strategis yang menjadi fokus penanganan mencakup penataan ruang perumahan dan permukiman; transportasi terintegrasi; sumber daya air; persampahan; tata kelola pemerintahan; serta kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam bidang transportasi, Herman menyoroti pentingnya keterhubungan antarmoda di kawasan Cekungan Bandung, terutama optimalisasi layanan Bus Rapid Transit (BRT) dan integrasi jalur kereta api.
“Sebelum gubernur turun ke lapangan, tolong ditata dulu shelter dan lokasi pemberhentian. BRT harus efektif, bukan sekadar proyek,” ujarnya.
Kemudian di sektor sumber daya air, Herman menyoroti buruknya kualitas Sungai Citarum yang berada di angka 50 dari skala 100, atau masuk kategori cemar ringan.
“Ini alarm bagi kita semua. Air bersih masih menjadi pekerjaan rumah. Cekungan Bandung tidak boleh dibiarkan terus-menerus bermasalah dalam urusan air,” ucapnya.
Masalah persampahan juga, kata dia, krusial, dengan kapasitas TPA Sarimukti yang semakin kritis. Sehingga Pemprov Jabar mendorong inovasi melalui teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) seperti yang telah diterapkan di Sukabumi.
“Kuncinya ada di pemilahan dari rumah tangga. Kalau organik dan anorganik dicampur, teknologi tidak akan membantu,” katanya.
Herman juga meminta ketegasan dari para camat dan lurah dalam menjalankan program pengurangan sampah. Ia memberikan tenggat waktu enam bulan untuk menunjukkan progres, dengan ancaman evaluasi jabatan jika target tidak tercapai.
Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh para Sekda dari wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Sumedang, Herman mengaku telah meminta seluruh daerah menyusun rencana aksi dengan indikator yang terukur.
“Kita harus berpindah dari wacana ke implementasi. Cekungan Bandung tidak bisa dikelola dengan cara-cara biasa,” katanya.
Cekungan Bandung sendiri, merupakan kawasan strategis yang menampung lebih dari delapan juta jiwa, dan menjadi pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pemerintahan di Jawa Barat.
Namun kawasan ini juga menghadapi tekanan besar dari kepadatan penduduk, pencemaran lingkungan, dan infrastruktur yang belum optimal.