Presiden Prabowo Subianto memiliki target untuk membangun 3 juta unit rumah dalam satu tahun. Program itu menjadi pekerjaan yang tidak mudah bagi Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait. Hingga kini ada beberapa pihak yang sudah bersedia membantu dalam program ini.
“Gak ada pilihan, boleh gak tanah dari swasta, bangunan swasta, izin swasta boleh? Saya lakukan itu 6 perusahaan komit, ada orang per orang yang menyerahkan tanahnya,” kata Maruarar ketika rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Senin (4/11/2024).
Karenanya perlu ada kelenturan dalam regulasi agar program ini bisa terwujud. Sehingga pihak lain yang membantu tidak terjerat dengan proses hukum yang berbelit di kemudian hari.
“Saya mesti menyiapkan instrumen siapa yang terima ini, tapi semua ngga ada yang dijual, tanah perusahaan A, bangunan B, isi yang lain, jadi kombinasi, walau ada model-model tertentu seperti ada orang yang menyerahkan tapi yang bangun siapa? Kalau ngga ada yang mau bangun boleh ga anggaran dari kita? Jadi ada variasi,” sebut Ara.
“Makanya diperlukan kelenturan, tapi ngga berlawanan dengan hukum, bisa aja tanah perusahaan, bisa ngga bangunnya kita, atau dibalik, jadi model pembiayaan harus legal, harus memungkinkan semua pihak gotong royong, Jangan malah hambat stakeholder untuk gotong royong,” lanjutnya.
Pemerintah sudah membangun 250 unit rumah gratis di kawasan Tangerang. Rumah tersebut merupakan pemberian dari perusahaan Ara dan partner, sementara yang membangun adalah Agung Sedayu Grup melalui Aguan.
“Saya akan kawal gimana BPK, BPKP memberi approval, saya ber di Tangerang, jika BPKP ga izinkan saya ngga jalan, jadi saya tanya dulu,” sebut Ara.