Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memanfaatkan Kementerian Penerimaan Negara untuk mendongkrak rasio penerimaan negara dari yang saat ini di kisaran 12% menjadi 23% selama lima tahun kepemimpinannya.
Peningkatan rasio penerimaan yang terdiri dari penerimaan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) itu akan ditingkatkan tidak dengan cara menaikkan tarif perpajakan, melainkan dengan memperluas objek perpajakan sehingga semua wajib pajak harus membayar kewajiban pajaknya.
Hal ini diungkapkan adik kandung Prabowo Subianto yang juga merupakan Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo. Ia mengatakan, Kementerian Penerimaan Negara ini telah ditetapkan untuk direalisasikan menggantikan istilah yang sebelumnya disebut Badan Penerimaan Negara.
“Badan Penerimaan Negara menjadi Kementerian Penerimaan Negara. Menteri nya sudah ada dan di situ jelas Prabowo akan menuju rasio penerimaan negara menjadi 23% dari PDB, itu angka dari tim saya,” kata Hashim saat diskusi dengan Kadin Indonesia, Jakarta, Senin (7/10/2024).
Hashim mengatakan, target Kementerian Penerimaan Negara itu bukanlah hal yang tidak realistis, karena dia mengaku sudah mendapatkan masukan dari Bank Dunia atau World Bank langsung bahwa potensi penerimaan negara Indonesia bisa sebesar itu tanpa harus menaikkan tarif perpajakan, khususnya tarif pajak.
Strategi utama yang akan ditetapkan Kementerian Penerimaan Negara ialah dengan menegakkan hukum supaya setoran penerimaan pajak dipenuhi seluruh wajib pajak, sehingga tidak lagi ada kebocoran-kebocoran dari sumber-sumber penerimaan negara.
Dengan penegakan aturan di bidang perpajakan, ia memastikan Indonesia akan bisa melampaui rasio penerimaan perpajakan di Kamboja yang sudah sebesar 18% dan bahkan Vietnam yang telah mencapai 23% dari produk domestik bruto (PDB) nya.
“Karena penegakan aturan di Indonesia belum maksimal. Di Kamboja lebih maksimal, di Vietnam apalagi. So waktu itu World Bank ketemu tim saya mengatakan tidak ada alasan anda tidak akan reach Kamboja dan Vietnam,” ucap Hashim.
“It’s the matter of time and will, Cara-caranya ada pakai AI pakai IT dan kita akan capai 23%, kita akan tunjukkan kepada anda, Bank Dunia siap sedia bantu kita capai 18%, capai 23% kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak,” tegasnya.
Hashim mengaku bahwa pemerintah Prabowo bahkan ke depan siap menurunkan tarif pajak badan dari yang saat ini sebesar 22% menjadi hanya sebesar 20% mendekati tarif yang ditetapkan di Singapura maupun Hong Kong.
“Tarif pajak 22% hendaknya kita turunkan menjadi 20%, mendekati Singapura dan Hong Kong tidak terlalu lama lagi. Ini yang saya mau tegaskan supaya teman-teman pengusaha untuk pajak tidak cemas, tidak ada kenaikan tarif pajak, tapi pemerintah ingin yang semua wajib pajak bayar pajak,” ungkap Hashim.