MODESILENT

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat kinerja petugas pemadam kebakaran (damkar), dengan memberikan bimbingan teknis (bimtek) intensif pemeriksaan bangunan gedung (PBG), guna mencegah peristiwa kebakaran.

Plh Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Mey Rany Wahida Utami, menjelaskan kegiatan itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kemendagri untuk membekali SDM pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam hal pencegahan bahaya kebakaran, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

“Sejati-nya, kinerja pemadam kebakaran tidak diukur dari berapa banyaknya kejadian kebakaran, melainkan seberapa kecilnya kejadian kebakaran dalam mewujudkan zero fire atau nol kejadian kebakaran,” kata Mey Rany dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Minggu.

Lebih lanjut dia menjelaskan, kegiatan yang berlangsung dua hari itu guna meningkatkan pemberian layanan suburusan kebakaran yang profesional kepada seluruh pihak, sehingga setiap daerah yang membidangi suburusan kebakaran harus memberikan pelayanan secara optimal dan turut serta berperan aktif dalam upaya pencegahan kebakaran.

Selain itu, agenda tersebut juga menjadi momentum untuk petugas damkar dalam meningkatkan kompetensi personel di Daerah.

Dalam kegiatan itu, personel damkar juga melakukan kunjungan lapangan ke Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur.

Kunjungan ke lapangan dilakukan agar peserta bimtek dapat mempelajari secara langsung terkait dengan proteksi kebakaran pada bangunan gedung.

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur Muchtar Zakaria, menyambut positif kunjungan lapangan yang dilakukan dan berharap melalui kegiatan ini dapat dijadikan bekal awal dalam pelaksanaan inspeksi di daerah lainnya.

Edy Parwoko yang menjadi Inspektur Kebakaran pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur, membagikan pengetahuan terkait dengan kondisi pompa pada rumah pompa, serta penggunaan sprinkler, dan alarm kebakaran.

Pengetahuan dasar itu harus diketahui dan dipahami oleh inspektur damkar dalam menjalankan tugas.

Kemendagri terus mendorong pemerintah daerah untuk memiliki Inspektur Damkar yang andal, sehingga dapat melakukan tugas pemeriksaan bangunan gedung sebagai peran penting dalam keterlibatan pada Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), yang menjadi pertimbangan dalam pemberian Surat Layak Fungsi (SLF) bidang keselamatan kebakaran, sebagai satu bagian dalam pemberian izin mendirikan bangunan (IMB).

Kegiatan bimtek itu juga menghadirkan narasumber yang merupakan akademisi dan praktisi dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.

https://kadobetslot.online/

Pinjaman Online (Pinjol) sering digunakan warga Indonesia untuk mendapatkan uang dalam waktu singkat. Hanya dalam hitungan menit uang bisa masuk ke rekening.

Namun, keberadaan Pinjol di tengah warga menjadi polemik sebab membuat warga ketergantungan hingga terjerat utang. Selain itu banyak juga perusahaan Pinjol yang bermasalah mulai dari perizinan hingga kegagalan operasional.

Terbaru ada Investree yang sudah disanksi penutupan oleh OJK akibat gagal memenuhi ekuitas minimum dan semakin memburuknya operasional layanan ke masyarakat.

Di tengah permasalahan ini, lantas sejak kapan Pinjol atau perusahaan Peer to Peer (P2P) lending ada di Indonesia?

Warga Indonesia awalnya tidak mengenal Pinjol ketika membutuhkan uang atau barang secara cepat. Biasanya, warga mengandalkan pinjaman pegadaian, kartu kredit, atau meminjam melalui perusahaan leasing. Namun, sejak 2015 kebiasaan itu berubah. 

Merujuk dari berbagai sumber, perusahaan Pinjol pertama kali terdeteksi pada 2015. Nama perusahannya adalah KoinWorks. Namun, aturan terkait Pinjol atau P2P lending baru rilis pada 2016 lewat Peraturan OJK No.77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 

Beranjak dari aturan tersebut, perusahaan Pinjol kemudian tumbuh satu per satu dan menjamur. OJK melihat Pinjol dibutuhkan untuk mengatasi rendahnya inklusi keuangan di Indonesia. Sebab, pada 2016, masih ada jutaan UMKM di Indonesia yang tidak mendapat kredit dari bank. 

Meski baru muncul pada 2015-2016, industri Pinjol di dunia sudah tumbuh dari tahun 2005. Perusahaan Pinjol pertama di dunia berasal dari Inggris. Namanya Zopa. Sejak awal berdiri, Zopa berhasil meminjamkan dana miliaran rupiah ke banyak orang di Inggris. 

Dari sini keberhasilan Zopa diikuti oleh banyak perusahaan di Amerika Serikat, China, dan beberapa negara Eropa. Sampai akhirnya, Pinjol hadir di Indonesia pada 2015.

Awalnya Pinjol dianggap angin segar karena bisa mendistribusikan pinjaman secara mudah ke masyarakat. Namun, perlahan kita mengetahui bahwa Pinjol bak pisau bermata dua yang kadang membuat warga menjerit. 

https://kas138vip.org/

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Stella Christie sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Kabinet Merah Putih. Stella yang punya rekam pendidikan mentereng ternyata sangat rajin menulis karya ilmiah.

Stella merupakan lulusan Universitas Harvard. Sekarang dia tercatat sebagai Guru Besar di Tsinghua University di China.

“Saya besar di sini, saya dari TK sampai SMA kelas 1 bersekolah di Jakarta dan bukan di international school. Saya mendapat beasiswa ke Harvard, itu adalah beasiswa, jadi hasil pendidikan dari negara ini. Jadi sudah sepantasnya saya menyumbangkan apa yang saya punya,” kata Stella.

Sebagai peneliti, Stella telah melahirkan banyak karya. Ini terlihat dari laman Scholar Google, puluhan karya tulis yang sudah dia buat selama beberapa tahun terakhir.

Berikut beberapa karya publikasi milik Stella:

1. Where hypotheses come from: Learning new relations by structural alignment (2010)
2. Mutual bootstrapping between language and analogical processing (2010)
3. The role of comparison in structure learning: Developmental, learning science, and computational perspectives (2012)
4. Language and cognition in development (2012)
5. The role of comparison in social cognition (2014)
6. The paradox of relational development: Could language learning be (temporarily) harmful? (2016)
7. Structure mapping for social learning (2017)
8. Learning sameness: object and relational similarity across species (2021)
9. Why play equals learning: Comparison as a learning mechanism in play (2022)
10.  Relational Learning: Common Signatures Across Four Different Contexts (2023).
11. Diversity vs. ingroup: How children generalize for the common good (2023)
12. Parent-Friendly City: Urban Design as a Solution to the Aging Population Problem (2024)

Usai dilantik, Stella membeberkan prioritas program yang akan dia jalankan di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Tentu saja dari Kementerian Dikti Sains dan Teknologi fokus kami adalah pengembangan SDM dan bagaimana kita bisa mengeluarkan inovasi-inovasi baru,” kata Stella seusai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin, (21/10/2024).

Stella berkata pengembangan SDM dan inovasi ini amat penting untuk mendukung program pemerintah. Dia mencontohkan program hilirisasi tak akan mungkin berjalan tanpa inovasi.

“Hilirisasi tak akan bisa terjadi tanpa inovasi dari sains dan teknologi. Itu tentu salah satu yang sangat penting yang harus kita galakkan dan perlu dukungan bersama,” kata dia.

Karena itu, Stella memohon dukungan dari masyarakat untuk pengembangan pendidikan tinggi dan teknologi. Dia mengatakan semua pihak harus bahu-membahu.

“Kami akan bekerja memetakan yang sudah ada, memperbaiki yang sudah ada. Tapi juga membuat banyak hal yang bisa membangun negara ini melalui riset,” kata dia.

https://setoparewa.com/

Tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia merosot tajam dalam 10 tahun terakhir, dari sebelumnya di level 7,9% dari total penduduk pada 2014, kini tersisa 0,8% pada 2024.

Kemiskinan ekstrem ini merupakan indikator yang digunakan untuk memotret kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial, berdasarkan definisi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, yang dikutip Kantor Staf Presiden dalam dokumen Capaian 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo, tingkat kemiskinan ekstrem konsisten turun dari 2014 di level 7,9% ke level 3,7% pada 2019.

Lalu, pada 2020 atau saat terjadinya krisis akibat Pandemi Covid-19 sempat naik ke level 4,2%. Namun, setahun setelahnya atau pada 2021 kembali turun ke level 3,7% dan terus turun hingga pada 2024 tersisa 0,8% dari jumlah penduduk.

“Angka Kemiskinan ekstrem Indonesia telah berhasil turun menjadi 0,83% pada Maret 2024 dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 yang besarnya 1,12%,” kata Menko PMK yang saat itu masih dijabat oleh Muhadjir Effendy saat konferensi pers Kondisi Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Semester 1-2024 di kantornya, dikutip Selasa (22/10/2024).

Dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem itu, pemerintah saat itu mengeluarkan tiga strategi utama, yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui perluasan akses perlindungan sosial, penurunan jumlah kantong kemiskinan, dan peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin ekstrem.

Adapun tiga inovasi kebijakan yang digunakan kala itu, yaitu melakukan perbaikan akurasi pensasaran dengan penggunaan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sehingga penerima program lebih tepat sasaran, konvergensi dengan memastikan program lintas sektor dan lintas lapis pemerintahan dapat menjangkau wilayah atau kantong kemiskinan dan kelompok miskin ekstrem, dan peningkatan kualitas program.

Khusus untuk strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dan PPKE, demi mencapai target kemiskinan ekstrem 0% pada 2025, pemerintah telah menggelontorkan anggaran perlindungan sosial Rp 493,5 triliun pada 2024 dan pagu anggaran program pemberdayaan ekonomi 2024 senilai Rp 76,3 triliun.

Namun, pemerintah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menganggap, kebijakan dari pemerintah pusat itu tidak akan cukup untuk benar-benar mengentaskan kemiskinan ekstrem dari bumi Indonesia.

Maka, juga perlu komitmen dan dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa yang lebih optimal, melalui pengalokasian APBD dan APBDesa yang lebih afirmatif dalam pelaksanaan intervensi strategi pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan di daerah hingga tingkat desa.

Secara detail, pemerintah pun telah menerbitkan Panduan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem melalui Kementerian PPN/Bappenas. Dalam panduan itu, terungkap pula rincian dari program penghapusan kemiskinan ekstrem mulai tahun ini.

Dari sisi kebijakan penurunan beban pengeluaran masyarakat, strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial, yaitu: Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako; Bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, Top Up bansos reguler; Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional; dan Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas.

Untuk arah kebijakan peningkatan pendapatan masyarakat, strategi yang ditempuh melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui: Peningkatan akses pekerjaan, melalui program Padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan; Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan; Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan; dan Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro.

Terakhir, untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan, strategi yang akan diterapkan diantaranya melalui: Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak; dan Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

https://concursonacionaldetarantas.com/

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan telah memblokir hingga 15 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Timah. Hal ini menyusul kasus korupsi tata niaga timah yang terjadi di kawasan PT Timah (Persero) Tbk. (TINS) belakangan ini.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba), Tri Winarno menegaskan bahwa sekitar 15 IUP ini tidak memiliki cadangan yang signifikan. Pasalnya, luas wilayah pertambangan di kawasan itu mayoritas dipegang oleh PT Timah.

“Kalau cadangannya gak begitu gede. Luas itu kan hampir 80% itu kan luasnya dimiliki PT Timah, jadi gak terlalu gede lah,” ujar Tri ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (18/10/2024).

Lebih lanjut, Tri menjelaskan bahwa keputusan untuk memblokir sementara IUP-IUP tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kondisi izin terkait.

“Sementara di blokir dulu lah, ya nanti lihat kasusnya seperti apa, nanti,” ujar Tri.

Sebelumnya, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut kerugian negara akibat kasus korupsi tata niaga timah yang menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Moeis di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS) periode 2015-2022 diperkirakan mencapai Rp 300 triliun.

Dalam konferensi pers yang digelar Kejaksaan Agung (Kejagung) beberapa waktu lalu, BPKP menjelaskan perkiraan angka kerugian itu berasal dari 3 komponen perhitungan.

Pertama, kemahalan harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar Rp 2,85 triliun. Kedua, pembayaran bijih timah ilegal oleh PT Timah ke mitra penambang yang dinilai sebagai kerugian negara sebesar Rp 26,649 triliun

Ketiga, kerugian negara karena kerusakan lingkungan sebesar Rp 271,06 triliun. Komponen kerusakan lingkungan ini dihitung oleh ahli lingkungan Bambang Hero Saharjo dari IPB.

Atas dugaan kasus korupsi ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) pun telah menetapkan 22 tersangka. Bahkan, Jaksa Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung telah melimpahkan 10 orang tersangka dan barang bukti (Tahap 2) Perkara Timah ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pada Kamis (13/6/2024).

https://kampalamedicalchambers.org/

Gelombang gagal bayar alias default negara-negara pasca-pandemi COVID-19 kini mencapai puncaknya. Ghana, Sri Lanka, dan Zambia misalnya, sudah mengakhiri tahun-tahun penyelesaian utang dengan menyakitkan.

Namun, tak hanya mereka saja. Dana Moneter Internasional (IMF) dan sejumlah pihak juga mengutarakan kekhawatiran yang sama di banyak negara berkembang dunia lain.

Kekurangan likuiditas yang berbahaya dapat terjadi di kelompok negara itu. Hal ini dapat menghambat pembangunan, menghambat mitigasi perubahan iklim, dan memicu ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga Barat.

Kesimpulan ini setidaknya terungkap dalam sebuah pertemuan IMF-World Bank di Washington DC, akhir pekan kemarin, sebagaimana dimuat Reuters, dikutip Rabu (23/10/2024). Masalah ini bisa makin memburuk, apalagi jika negara barat, yang juga si pemberi utang, makin enggan mengirimkan uangnya ke luar negeri.

“Ini merupakan tantangan dalam arti bahwa bagi banyak orang, pembayaran utang telah meningkat, pinjaman menjadi lebih mahal, dan sumber eksternal (menjadi) kurang pasti,” kata manajer portofolio di RBC BlueBay, Christian Libralato, seperti dikutip Reuters, Selasa (22/10/2024).

Biaya Pelunasan yang Meningkat

Biaya pelunasan utang telah meningkat secara signifikan bagi negara-negara berkembang selama beberapa tahun terakhir. Pembayaran ke China misalnya, menjadi salah satu yang terbesar yang harus dibayar pemerintah negara berkembang.

Data dari kelompok advokasi nirlaba ONE Campaign menunjukkan bahwa pada tahun 2022, sebanyak 26 negara bahkan telah membayar lebih banyak untuk utang luar negeri daripada jumlah dana yang mereka terima dalam bentuk pembiayaan eksternal baru. Negara-negara yang merasakannya antara lain Angola, Brasil, Nigeria, dan Pakistan.

“Banyak yang pertama kali memperoleh akses ke pinjaman obligasi sekitar satu dekade sebelumnya, yang berarti pembayaran besar jatuh tempo tepat saat suku bunga global naik, sehingga pembiayaan kembali yang terjangkau menjadi tidak terjangkau,” muatnya.

ONE memperkirakan aliran tersebut berubah menjadi negatif bersih bagi negara-negara berkembang secara keseluruhan pada tahun 2023. Perkiraan ini juga didukung oleh para ahli di Finance for Development Lab.

“Jaring pengaman keuangan sosial global yang dipimpin IMF tidak lagi cukup dalam,” kata Direktur penelitian di Finance for Development Lab, Ishak Diwan, yang juga sempat menjabat di Bank Dunia itu.

Diwan mengatakan bahwa meskipun angka resmi lengkap belum tersedia, transfer negatif bersih untuk tahun 2023 dan 2024 kemungkinan lebih buruk. Ia menyebut pendanaan baru dari IMF, Bank Dunia, dan lembaga multilateral lainnya gagal mengimbangi kenaikan biaya.

Bank Dunia dunia telah mengumumkan keinginannya untuk meningkatkan kapasitas pinjaman sebesar US$30 miliar selama 10 tahun. IMF juga memangkas biaya tambahan, menurunkan biaya bagi peminjam yang paling kewalahan sebesar US$1,2 miliar per tahun.

Bank-bank pembangunan juga sudah berusaha keras untuk bekerja sama guna memaksimalkan pinjaman. Seperti Bank Pembangunan Inter-Amerika dan Bank Pembangunan Afrika sedang berada di tengah-tengah kampanye global untuk membuat negara-negara menyumbangkan aset cadangan IMF mereka, yang disebut “hak penarikan khusus”, yang menurut mereka dapat mengubah setiap US$1 yang disumbangkan menjadi US$8 dalam bentuk pinjaman.

Negara Maju yang Juga “Kere”

Namun, Bank Dunia dan yang lainnya masih berjuang untuk meyakinkan negara-negara barat agar mengeluarkan lebih banyak uang tunai untuk meningkatkan pinjaman mereka. Masalah anggaran dalam negeri di negara maju menjadi alasan.

Prancis misalnya, terlilit utang dan berencana memangkas bantuan luar negeri sebesar 1,3 miliar euro. Ini juga menyusul pemangkasan yang sama, yang dilakukan pemerintah Inggris di era PM Rishi Sunak.

Sementara itu, diplomat ekonomi utama Departemen Keuangan AS menyerukan beberapa cara baru untuk menyediakan dukungan likuiditas jangka pendek bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah guna mencegah krisis utang. Salah satunya dengan Global Sovereign Debt Roundtable, sebuah inisiatif yang mempertemukan perwakilan dari berbagai negara, pemberi pinjaman swasta, Bank Dunia, dan G20- untuk mencoba mengatasi masalah tersebut.

Namun Ketua Liquidity and Sustainability Facility, sebuah kelompok yang bertujuan untuk menurunkan biaya utang bagi Afrika, Vera Songwe, mengatakan perbaikan saat ini tidak memiliki skala dan kecepatan yang dibutuhkan. Negara ekonomi maju pun terjebak dalam tekanan sistem.

“Negara-negara menghindari…pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk membayar utang mereka,” kata Songwe.

“Bahkan di negara-negara ekonomi maju…ada tekanan dalam sistem,” tambahnya.

https://clownryu.com/

Reformasi subsidi menjadi salah satu janji Presiden Prabowo Subianto di awal pemerintahan. Hal ini bahkan disampaikan secara tegas dalam pidato perdana usai pelantikan di Gedung DPR/MPR pada 20 Oktober 2024.

“Juga, semua subsidi, bantuan kepada rakyat kita yang masih dalam keadaan susah harus kita yakin subsidi-subsidi itu sampai kepada mereka yang membutuhkan,” kata Prabowo.

Negara menghabiskan setidaknya lebih dari Rp300 triliun dalam setahun, termasuk kompensasi karena pemerintah menahan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite. BBM menjadi komponen besar dalam subsidi selain LPG, listrik, pupuk dan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Kita harus berani meneliti, dan kalau perlu kita ubah subsidi itu harus langsung ke keluarga-keluarga yang membutuhkan,” tegasnya.

Subsidi terhadap barang lazimnya tidak tepat sasaran. Siapa saja bisa menikmati subsidi tersebut secara sadar. Regulasi yang ada tidak cukup mampu membatasi penerima subsidi, sehingga dibutuhkan reformasi besar-besaran.

Perlu diketahui, ada pajak rakyat dan utang dari setiap subsidi yang dikucurkan negara. Wajib penerima adalah masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Seperti bantuan sosial, pihak wajib menerima berjumlah 15,5 juta orang.

Ketika peralihan dari subsidi barang menjadi subsidi orang, maka data menjadi penting untuk dibenahi. Seharusnya tidak lagi warga yang dalam kategori mampu menerima subsidi yang sering disebut bantuan langsung tunai. Prabowo memahami hal tersebut sehingga pemanfaatan teknologi akan menjadi solusi.

“Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke keluarga yang membutuhkan,” kata Prabowo.

Dengan demikian, kemiskinan hingga gizi buruk yang menjadi isu sejak Indonesia merdeka bisa terselesaikan. “Kita tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang tidak butuh itu. Saudara-saudara, anak-anak kita semua harus bisa makan bergizi minimal 1 kali sehari, dan itu akan kita lakukan, dan itu bisa kita lakukan,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah warga miskin Indonesia pada Maret 2024 masih tercatat sebanyak 25,22 juta orang dengan tingkat kemiskinan 9,03%. Angka tersebut hanya turun tipis dibandingkan Maret 2023 sebanyak 25,9 juta orang dengan tingkat kemiskinan 9,36%.

Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp582.932,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp433.906,- (74,44%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp149.026,- (25,56%).

Pada Maret 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,78 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.786.415,-/rumah tangga miskin/bulan

Langkah Prabowo didukung Ekonom dari Universitas Diponegoro (Undip) Wahyu Widodo. Pemanfaatan teknologi digital sangat penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dari penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Jumlah ponsel aktif di Indonesia mencapai 354 juta ponsel. Angka itu melebihi jumlah penduduk yang mencapai 280 juta orang.

“Mau tidak mau agar tercapai semua aspek-nya melalui dompet digital atau apapun namanya, dimana uangnya hanya bisa dibelanjakan untuk membeli BBM, meskipun secara teknis ini akan sangat kompleks,” ucap Wahyu kepada CNBC Indonesia.

https://solverscup.com/

Bursa asia bergerak beragam pada awal perdagangan, usai Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan pertumbuhan ekonomi beberapa negara di wilayah Asia.

Hang Seng Hongkong, S&P/ASX 200 Australia dan Shanghai China kompak melemah pada awal perdagangan.

IMF pada hari Selasa kemarin (22/10/2024), menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi 2024 untuk Amerika Serikat (AS), Brasil, dan Inggris tetapi memangkasnya untuk China, Jepang, dan zona euro. IMF mengatakan bahwa terdapat risiko berlimpah dari konflik bersenjata, potensi perang dagang baru, dan dampak dari kebijakan moneter yang ketat.

Prospek ekonomi dunia terbaru IMF mengatakan perubahan tersebut akan membuat pertumbuhan PDB global 2024 tidak berubah dari 3,2% yang diproyeksikan pada bulan Juli, yang menciptakan nada yang lesu untuk pertumbuhan saat para pemimpin keuangan dunia berkumpul di Washington pada minggu ini untuk pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia.

Pertumbuhan global diproyeksikan menjadi 3,2% pada tahun 2025, sepersepuluh poin persentase lebih rendah dari perkiraan pada bulan Juli, sementara pertumbuhan jangka menengah diperkirakan akan memudar menjadi 3,1% yang “biasa-biasa saja” dalam lima tahun, jauh di bawah tren sebelum pandemi.

Meskipun demikian, kepala ekonom IMF, Pierre-Olivier Gourinchas, mengatakan AS, India, dan Brasil menunjukkan ketahanan dan “soft landing” di mana inflasi mereda tanpa kehilangan para pekerja besar-besaran.

Namun, ia mengatakan kepada Reuters dalam sebuah wawancara bahwa ada risiko bahwa kebijakan moneter dapat “secara mekanis” menjadi terlalu ketat tanpa pemotongan suku bunga di beberapa negara karena inflasi mereda, yang membebani pertumbuhan dan lapangan kerja.

IMF merevisi perkiraan pertumbuhan AS tahun 2024 ke atas sebesar dua persepuluh poin persentase menjadi 2,8% terutama karena konsumsi yang lebih kuat dari perkiraan yang didorong oleh kenaikan upah dan harga aset. Pemberi pinjaman global tersebut juga menaikkan prospek pertumbuhan AS tahun 2025 sebesar tiga persepuluh poin persentase menjadi 2,2%, sedikit menunda kembalinya tren pertumbuhan.

Sementara, IMF memangkas tingkat pertumbuhan China tahun 2024 sebesar dua persepuluh poin persentase menjadi 4,8%, dengan dorongan dari ekspor neto yang sebagian mengimbangi pelemahan berkelanjutan di sektor properti dan rendahnya kepercayaan konsumen. Prakiraan pertumbuhan China tahun 2025 oleh IMF tidak berubah pada 4,5%, tetapi prospek tersebut tidak mencakup dampak apa pun dari rencana stimulus fiskal Beijing yang baru-baru ini diumumkan, yang sebagian besar masih belum terdefinisi.

IMF memperingatkan negara-negara agar tidak mengejar kebijakan industri untuk melindungi industri dan pekerja dalam negeri, dengan mengatakan bahwa kebijakan tersebut sering kali gagal memberikan peningkatan berkelanjutan dalam standar hidup.

https://carolainsolera.com/

Sejumlah proyek infrastruktur berhasil dibangun Presiden Joko Widodo dalam 10 tahun masa pemerintahannya. Sebut saja ada Tol Trans Sumatera, LRT Jabodebek hingga Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

Namun ada satu mega proyek prestisius yang berhasil dibangun Jokowi. Proyek ini dulu dianggap mustahil untuk dibangun, namun di tangan Jokowi ternyata bisa. Proyek itu adalah Jalan Trans-Papua.

Jalan Trans-Papua masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Ketika dicanangkan pembangunan pada 2015, Jalan Trans-Papua memiliki panjang total 3.535 Km yang terbagi di dua provinsi yakni di Provinsi Papua sepanjang 2.465 Km dan Papua Barat sepanjang 1.070 Km.

Dalam dokumen berjudul “Jalan di Indonesia: dari Sabang Sampai Merauke” yang disusun tim peneliti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tujuan pembangunan Jalan Trans-Papua adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, dengan meningkatkan akses serta konektivitas antar wilayah sehingga dapat membuka daerah yang terisolasi.

Sejak akhir 2017, Jalan Trans-Papua di Papua Barat sepanjang 1.070,62 Km telah terhubung seluruhnya. Ruas Trans Papua Barat terbagi menjadi dua segmen masing-masing yaitu segmen I Sorong – Maybrat – Manokwari (594,81 Km) dan segmen II Manokwari – Mameh – Wasior – Batas Provinsi Papua (475,81 Km). Kedua segmen Trans Papua tersebut bisa dilalui dengan waktu tempuh sekitar 36 jam.

Sementara itu, pada 2018 Jalan Trans Papua sudah berhasil tembus Merauke – Boven Digoel sepanjang 430 Km. Secara keseluruhan selama pemerintahan Jokowi telah sukses membangun Jalan Trans-Papua sepanjang lebih dari 3.446 km. Rinciannya dengan kondisi teraspal sepanjang 1.733 km, belum teraspal 1.712 km, dan belum tembus 16 km.

Pada 2024 ini, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR tengah fokus untuk menyelesaikan ruas Jayapura-Wamena sepanjang 575 Km melewati 2 kabupaten yaitu Keerom dan Yalimo. Selain itu, PUPR juga berhasil melakukan Penandatanganan Perjanjian Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Pembangunan Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena Segmen Mamberamo-Elelim sepanjang 50,14 Km di Provinsi Papua Pegunungan pada Juli 2024 lalu.

Proyek Trans-Papua itu dikerjakan oleh pemerintah bersama dengan PT Hutama Mambelim Trans Papua (HMTP) dengan nilai investasi mencapai Rp 3,3 triliun. HMTP merupakan konsorsium antara PT Hutama Karya (Persero) dan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI).

Dalam pembangunan Jalan Trans Papua, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR menghadapi tantangan kondisi alam berupa kontur pegunungan, beberapa titik yang tingkat kemiringan jalannya ekstrem, aspek geometrik jalan, hingga daerah longsoran serta grade yang masih terlalu besar. Penanganan pembangunan Trans-Papua dilakukan dengan sistem kerja 3 shift.

Dampak dari adanya proyek Jalan Trans Papua mulai dirasakan masyarakat Papua dan Papua Barat. Misalnya konektivitas menuju kawasan pariwisata di Papua Barat mulai terbuka.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Papua Barat, Mauluddin Said mengungkapkan ruas Jalan Nasional yang ditangani oleh BPJN Papua Barat terdapat 49 ruas, dengan total panjang 1.335,29 Km.

“Pola penanganan dibagi menjadi dua segmen, Segmen I itu dari kota Sorong ke Manokwari dengan panjang 547,81 Km, 537,1 Km dengan perkerasan lentur (aspal) dan perkerasan kaku (rigit/beton) 10 Km dengan permukaan jalan sirtu (material selektif). Sementara disegmen II dari Manokwari sampai ke perbatasan Papua Parat dengan Papua Tengah sekitar 524 Km dengan kondisi jalan sudah beraspal sepanjang 414,85 Km, 109,10 Km merupakan areal HPH (Hak Pengusaha Hutan) yang masih produksi,” ungkap Mauluddin dikutip dari keterangan Kementerian PUPR, Rabu (23/10/2024).

Kedua Segmen ruas Jalan Nasional ini melintasi beberapa tempat wisata yang berada di Provinsi Papua Barat, antara lain Danau Anggi di Pegunungan Arfak, Gunung Botak di Manokwari, Teluk Cenderawasih di Wasior, dan Teluk Triton di Kaimana. Sedangkan di Papua Barat Daya terdapat Raja Ampat di Sorong), Puncak Petik Bintang dan Danau Framu di Maybrat.

Mauluddin menjelaskan bahwa salah satu wisata yang menarik di Negeri Cendrawasih yaitu Gunung Botak Manokwari. Wisata ini seperti berada dalam teluk dikelilingi dengan daerah-daerah perbukitan, dan tempat yang begitu jernih dan alamiah, serta didukung dengan akses jalan yang sudah teraspal dengan kemantapan sudah 86 persen per saat ini, dan diprediksikan per 31 Desember 2023 kondisi mantap mencapai 89 persen.

“Gunung Botak itu terdapat di KM 147 dari Manokwari. Disebut Gunung Botak oleh masyarakat, karena memang daerahnya tandus gersang, dan kondisi tanah materialnya batuan lapukan, jadi memang sulit tanaman untuk tumbuh disekitarnya. Namun tempatnya indah sekali, lebih indah dari Labuan Bajo,” ujarnya.

Tak kalah unik dengan wisata Gunung Botak, di Pegunungan Arfak terdapat dua danau yang menarik untuk dikunjungi, yaitu Danau Anggi Giji biasa dikenal dengan nama Danau Laki-Laki serta Danau Anggi Gida yang sering disebut Danau Perempuan.

Akses jalan ke danau tersebut sudah beraspal sepanjang 41,11 Km serta jembatan dengan total tujuh jembatan sepanjang ruas Warmare – Manyambouw – Anggi, dengan waktu tempuh sekitar 2 jam dari yang sebelumnya 5-6 jam dari Manokwari.

Sebagai referensi menarik lainnya untuk wisata yang sudah dibuka akses jalannya sepanjang 500 Km, yaitu wisata Negeri di Atas Awan atau biasa dikenal dengan Puncak Petik Bintang. Kawasan wisata tersebut berada di wilayah gunung atau perbukitan. Para wisatawan yang ingin berkunjung dapat berangkat dari Sorong jam 3 pagi dan sampai puncak jam 5 pagi, sehingga mendapatkan suasana sedang berada di atas awan.

https://theadventuresofcharliecrowe.com/

Presiden Prabowo Subianto mengutus Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus 2024 di Kazan, Rusia. Ini untuk memenuhi undangan dari Presidensi Rusia 23-24 Oktober 2024.

Dalam siaran pers yang diterima CNBC Indonesia, Rabu (23/10/2024), Sugiono ditugaskan hadir sebagai Utusan Khusus Presiden pada pertemuan tersebut. Kunjungan ini adalah kunjungan resmi perdana Sugiono setelah resmi dilantik.

“Kehadiran Menlu Sugiono di forum ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam forum-forum internasional dan memperkuat hubungan dengan seluruh negara termasuk negara-negara anggota BRICS,” kata Kemlu.

“Dalam KTT BRICS Plus tersebut, Indonesia akan menyuarakan pesan penting perdamaian serta menyerukan pentingnya negara-negara berkembang dan Global South untuk bersatu, meningkatkan solidaritas, serta memainkan peran pentingnya dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif, adil, dan setara,” tambahnya.

BRICS adalah suatu forum kerja sama yang dibentuk Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan untuk membahas isu-isu global terkini. Pada awal tahun 2024, sejumlah negara lain bergabung yakni UAE, Iran, Mesir, Ethiopia.

KTT BRICS kali ini mengusung tema “BRICS and Global South: Joint Building of a Better World”. Presidensi Rusia telah mengundang negara-negara anggota BRICS dan non-anggota serta organisasi internasional seperti Commonwealth of Independent States (CIS), Shanghai Cooperation Organization (SCO), dan Eurasian Economic Comission (EEC), untuk hadir.

Indonesia pada beberapa tahun terakhir memang telah diundang menghadiri forum BRICS. Selain menghadiri BRICS, Sugiono juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan sejumlah negara sahabat untuk membahas isu- isu bilateral, kawasan dan global.

https://cycloinfo.com/