Ketahanan pangan menjadi salah satu isu besar yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto selama masa kampanye. Namun, keseriusan peningkatan ketahanan pangan belum tercermin dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Dalam RAPBN 2025 disebutkan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 124, triliun. Anggaran ini hanya naik 7,9% dibandingkan outlook tahun ini. Kenaikan ini terbilang stagnan karena anggaran ketahanan pangan rata-rata 7,5% dalam 10 tahun terakhir.
Anggaran dimanfaatkan untuk menjawab tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks di Indonesia. Alokasi tersebut mencakup berbagai tahapan penting dalam rantai pasok pangan, mulai dari pra-produksi hingga konsumsi.
Seerti ketahui, anggaran ketahanan pangan tersebar di sejumlah kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah. Di antaranya adalah di Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertahanan, hingga Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Anggaran tersebut juga disalurkan ke Transfer Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Terdapat pula anggaran ketahanan pangan di non Kementerian/Lembaga melalui subsidi pangan, subsidi pupuk hingga subsidi benih, hingga subsidi resi gudang.
Indonesia sendiri masih menghadapi tantangan besar dalam ketahanan pangan di antaranya adalah produktivitas hasil pertanian masih rendah antara lain karena alih fungsi lahan, keterbatasan sarpras pertanian, serta keterbatasan kapasitas dan akses modal petani dan nelayan.
Persoalan lainnya adalah perubahan iklim dan keberadaan organisme pengganggu tanaman (OPT) menyebabkan gagal panen dan biaya distribusi pangan yang tinggi karena geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan.
Terdapat juga hambatan rantai pasokan pangan dan stabilitas harga akibat dinamika geopolitik serta meningkatnya konsumsi karena populasi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan anggaran ketahanan pangan akan dimanfaatkan mulai dari pra produksi, distribusi, hingga sampai ke konsumen.
RAPBN 2025
RAPBN 2025 juga mencerminkan upaya pemerintah dalam memenuhi salah satu janji utama pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yaitu pengembangan program food estate.
Rencana ini akan dilakukan di tiga lokasi utama, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Namun, terdapat ironi ketika membandingkan janji kampanye dengan realisasi anggaran.
Prabowo-Gibran berjanji untuk mencetak tambahan 4 juta hektar luas panen tanaman pangan pada tahun 2029, namun RAPBN 2025 hanya mencakup cetak sawah seluas 250 ribu hektar dan pengembangan kawasan padi seluas 485 ribu hektar. Target ini tampak sangat ambisius jika dibandingkan dengan langkah konkret yang direncanakan pemerintah.