Pemerintah bakal menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai tahun 2025 mendatang. Namun, kalangan pengusaha menilai situasi itu bakal membuat situasi ekonomi kian berat, utamanya jika melihat daya beli masyarakat yang kian lemah.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman menyebut sektornya yakni makanan-minuman menjadi salah satu yang bakal paling terpukul.
“Kami sampaikan bahwa kami berharap pemerintah me-review kembali PPN itu, karena kondisi saat ini sangat berat bagi dunia usaha, terutama untuk retail. Kenaikan 1% itu sangat berat sekali, apalagi untuk kebutuhan pangan,” kata Adhi kepada CNBC Indonesia saat ditemui di Pameran Sial Interfood 2024 di JI-Expo Kemayoran, Rabu (13/11/2024).
Alih-alih menaikkan PPN, pemerintah bisa mencari cara lain untuk memperoleh pendapatan, misalnya dengan mencari sumber pendapatan lain dan tidak hanya mengandalkan masyarakat luas dengan banyak diantaranya kalangan menengah melalui PPN.
“Kita berharap pemerintah bisa ekstensifikasi pajak, tidak intensifikasi. Jadi karena sebetulnya wajib pajak itu masih banyak yang belum berkontribusi, kita berharap bisa seperti diratakan ekstensifikasinya, sehingga equal treatment semua warga negara wajib membeli pajak,” kata Adhi.
Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2024 hanya mampu tumbuh 4,95%, lebih rendah dari pertumbuhan kuartal II-2024 yang sebesar 5,05% maupun kuartal I-2024 yang tumbuh 5,05%.
Konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pengaruhnya terhadap PDB menurut pengeluaran sebesar 53,08% hanya mampu tumbuh 4,91%, lebih rendah dari laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal II-2024 sebesar 4,93%.
Dengan naiknya PPN pada 2025 sebesar 12% sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) maka akan semakin memberatkan daya beli masyarakat ke depan, dan berpotensi semakin melemahkan laju konsumsi rumah tangga.