Pemerintah Israel dilaporkan akan menjatuhkan hukuman kepada surat kabar terkemuka berhaluan kiri di negara itu, Haaretz. Hal ini disampaikan langsung dalam situs Kementerian Komunikasi Israel, Minggu (24/11/2024).
Dalam pernyataannya, Menteri Komunikasi Shlomo Karhi mengatakan pihak pemerintah akan memerintahkan pemboikotan penerbitan oleh pejabat pemerintah atau siapa pun yang menggunakan anggaran pemerintah untuk menghentikan semua iklan di laman Haaretz. Usulan ini telah disetujui dengan suara bulat oleh menteri lainnya.
“Kami tidak akan membiarkan kenyataan di mana penerbit surat kabar resmi di negara Israel akan menyerukan pengenaan sanksi terhadapnya dan akan mendukung musuh-musuh negara di tengah perang dan akan dibiayai olehnya,” kata pernyataan itu dikutip The Guardian.
Karhi kemudian menyoroti bagaimana penerbit Haaretz, Amos Schocken, sempat memberikan komentar keras soal Israel yang menurutnya telah melakukan rezim apartheid di Palestina. Ia kemudian mengklarifikasi pernyataannya, dengan mengatakan bahwa ia tidak bermaksud merujuk pada Hamas.
“Kami menganjurkan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, tetapi juga kebebasan pemerintah untuk memutuskan untuk tidak mendanai hasutan terhadap negara Israel,” tambahnya.
Menanggapi hal ini, Haaretz menuduh Netanyahu berusaha untuk ‘membongkar demokrasi Israel’. Kantor berita itu mengatakan resolusi untuk memboikot surat kabar tersebut bersifat ‘oportunis’ dan telah disahkan oleh para menteri tanpa tinjauan hukum apa pun.
“Seperti teman-temannya Putin, Erdogan, dan Orban, Netanyahu berusaha membungkam surat kabar yang kritis dan independen. Haaretz tidak akan menolak dan tidak akan berubah menjadi pamflet pemerintah yang menerbitkan pesan-pesan yang disetujui oleh pemerintah dan pemimpinnya,” kata pernyataan tersebut.
Haaretz, yang merupakan surat kabar tertua di Israel dan sangat dihormati secara internasional atas pelaporan dan analisisnya, telah menjadi kritikus keras perdana menteri, Benjamin Netanyahu, dan pemerintahan koalisinya saat ini.
Surat kabar tersebut telah menerbitkan serangkaian investigasi atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat senior dan angkatan bersenjata. Surat kabar tersebut juga telah menjadi pendukung vokal kampanye gencatan senjata untuk membebaskan sandera yang ditangkap oleh Hamas pada bulan Oktober tahun lalu.
Haaretz juga menerbitkan sebuah tajuk rencana yang mengatakan bahwa aksi Israel yang dengan sengaja melukai warga sipil adalah tindakan yang tidak sah. Kantor berita itu menulis bahwa menggunakan kekerasan terhadap warga sipil dan menebar teror di antara mereka untuk mencapai tujuan politik atau ideologis adalah terorisme.
Mairav Zonszein, analis senior Israel untuk International Crisis Group, mengatakan bahwa pemboikotan tersebut menunjukkan bahwa Israel dipimpin oleh pemerintah otoriter yang semakin berdedikasi untuk menghancurkan semua jenis perbedaan pendapat.
“Ruang untuk mengkritik telah menyempit secara signifikan, tidak hanya oleh warga Palestina tetapi juga oleh warga Yahudi Israel,” tuturnya.