MODESILENT

Presiden RI, Prabowo Subianto telah melantik 53 anggota Kabinet Merah Putih yang akan menjabat untuk periode 2024-2029 pada Senin (21/10/2024). Jumlah menteri ini merupakan yang paling banyak sebagai negara demokrasi di dunia.

Sebagai informasi, negara demokrasi dengan penduduk terbesar di dunia secara mayoritas diisi oleh negara-negara di Asia, seperti Indonesia dan India.

Berdasarkan pemantauan CNBC Indonesia, Indonesia menjadi negara dengan jumlah menteri yang paling banyak yakni 53 anggota kabinet.

Dari 53 anggota kabinet tersebut, terdapat 48 menteri dan lima pejabat yang tidak berada di bawah koordinasi oleh Kementerian Koordinator.

Jika dilihat lebih rinci, dari 48 menteri, tampak tujuh diantaranya merupakan menteri koordinator (menko) dan 41 lainnya menjabat sebagai menteri.

Sementara posisi kedua ditempati oleh Brasil dengan total 37 kabinet.

Presiden Luiz Inácio Lula da Silva pada hari 1 Januari 2023 melantik 37 anggota kabinet dan menandatangani tindakan pertama dari pemerintahan baru. Upacara tersebut diadakan di istana kepresidenan Planalto, di mana 13 dokumen ditandatangani, termasuk dekrit dan langkah-langkah sementara.

Di lain sisi, Thailand sebagai negara tetangga Indonesia memiliki anggota kabinet sebanyak 35 orang di bawah Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra.

Paetongtarn mulai menjabat pada 16 Agustus, setelah pendahulunya, Srettha Thavisin, dipaksa keluar dari jabatan oleh putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ia melanggar undang-undang etika dengan menunjuk anggota kabinet yang pernah menjalani hukuman penjara terkait kasus suap.

Dilansir dari AP News, Paetongtarn adalah pemimpin Partai Pheu Thai, yang berkuasa setelah pemilihan umum tahun lalu. Pemerintahan ini terbentuk setelah anggota Senat konservatif menolak untuk mendukung calon perdana menteri yang diusulkan oleh Partai Move Forward yang progresif, yang memenangkan kursi terbanyak dalam pemilu.

Di posisi ketiga ditempati oleh Afrika Selatan dengan jumlah 32 anggota kabinet. Presiden Cyril Ramaphosa menunjuk 32 posisi menteri dalam pemerintahan persatuan nasional pada, setelah berminggu-minggu kebuntuan yang menunda pembentukan koalisi pemerintahan yang bersejarah.

Dikutip dari Al Jazeera, pengumuman tersebut menyebutkan bahwa 20 dari 32 posisi akan diberikan kepada African National Congress (ANC). Enam posisi lainnya akan diisi oleh partai Aliansi Demokratik (DA), sementara sisanya dibagi di antara sejumlah partai koalisi kecil.

Sementara Amerika Serikat (AS) tampak memiliki total 25 kabinet yang terdiri dari 15 departemen eksekutif yang mengepalai departemen atau kementerian. Mereka terdiri dari Menteri Pertanian, Perdagangan, Pertahanan, Pendidikan, Energi, Kesehatan dan Layanan Manusia, Keamanan Dalam Negeri, Perumahan dan Pembangunan Perkotaan, Dalam Negeri, Tenaga Kerja, Luar Negeri, Transportasi, Keuangan, Urusan Veteran, serta Jaksa Agung.

Selain menteri, kabinet AS juga diisi oleh sembilan anggota non-kepala departemen. Di antaranya adalah Kepala Staf Gedung Putih, Duta Besar AS untuk PBB, Direktur Intelijen Nasional, Perwakilan Perdagangan AS, kepala dari Badan Perlindungan Lingkungan, Kantor Manajemen dan Anggaran, Dewan Penasihat Ekonomi, Kantor Kebijakan Sains dan Teknologi, dan Administrasi Usaha Kecil.

https://beritavip138.com/

Pemerintah resmi membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan. Tugasnya untuk menghimpun dan mengelola dana pungutan ekspor komoditas kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan. Aturan ini diteken Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dua hari sebelum lengser, pada (18/10/2024).

“Badan Pengelola Dana Perkebunan yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasi, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana,” tulis Pasal 1, dikutip Rabu (23/10/2023).

Dijelaskan penghimpunan dana itu ditujukan untuk mendorong pengembangan pengembangan perkebunan yang berkelanjutan. Penghimpunan dana itu bersumber dari pelaku usaha perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.

Komoditas perkebunan yang diatur mulai dari kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Adapun dana yang bersumber dari pelaku usaha perkebunan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi pungutan ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya, juga iuran.

Pungutan ekspor itu wajib dibayar oleh pelaku usaha perkebunan yang melakukan ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya, pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan, hingga eksportir atas komoditas perkebunan dan atau turunannya.

Namun perlu diingat komoditas turunan yang dimaksud itu merupakan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. Selain itu kekurangan pembayaran pungutan atas ekspor dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Pada pasal 20 dituliskan, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara yang membentuk Badan Pengelola Dana. Adapun Badan Pengelola Dana mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penganggaran, melakukan penghimpunan dana, penyaluran penggunaan dana, melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban, dan melakukan pengawasan.

https://gogon.website/

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali meraih penghargaan di bidang Human Capital (HC). Apresiasi diberikan kepada Direktur Human Capital BRI Agus Winardono sebagai Indonesia Distinguished Human Capital Leader Awards 2024.

Agus mengatakan, penghargaan tersebut menjadi pembuktian dan wujud nyata komitmen BRI menjadi Home to The Best Talent.

“Pencapaian ini saya dedikasikan untuk seluruh Insan BRILiaN sekaligus menjadi apresiasi atas keberhasilan transformasi Human Capital yang sedang dijalankan perusahaan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (16/10/2024).

Dengan mengoptimalisasikan fungsi human capital sebagai strategic enabler, ia percaya bahwa berinvestasi pada karyawan sama dengan berinvestasi pada masa depan. Selama ini, BRI senantiasa mempersiapkan talenta terbaik untuk menjadi profesional yang kompeten, tangguh, serta mampu beradaptasi dengan perubahan.

Di samping itu, peluang dan jenjang karier yang luas juga terbuka untuk seluruh Insan BRILiaN yang menunjukkan strong performance. Penghargaan ini pun sejalan dengan visi dan aspirasi BRI sebagai The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion.

Untuk diketahui, penghargaan tersebut diberikan oleh Economic Review bekerjasama dengan NBO dan Thomas International, Perbanas Institute di ajang IHCA-Indonesia Human Capital Award-X-2024. Aspek penilaian dilakukan terhadap kinerja Human Capital, Leaders Capabilities dan Impact terhadap komunitas dan pengembangan Human Capital di Indonesia. Tak hanya itu, dilengkapi pula dengan survey 360 Thomas International dari UK yang memotret aspek Character, Competence dan Commitment dari Leadership Direktur Human Capital.

Adapun BRI telah menyusun strategi pengelolaan HC yang selaras dengan strategi korporasi. Insan BRILiaN di BRI terus semakin dikembangkan untuk menghasilkan talenta yang unggul dan menyediakan serta terus membangun lingkungan kerja yang nyaman sekaligus produktif.

BRI juga telah melakukan Deklarasi Respectful Workplace Policy (RWP) sebagai bentuk dukungan human capital terhadap ESG (Environmental, Social & Governance). RWP merupakan pedoman yang mengatur tentang lingkungan kerja aman serta mengedepankan sikap saling menghargai bebas diskriminasi, pengucilan hingga pembatasan.

Di samping itu BRI terus memperbaiki dan menyempurnakan berbagai aplikasi human capital untuk mendukung employee experience serta semakin mengoptimalkan people analytics untuk mendukung kajian pengambilan keputusan. Alhasil, berbagai penghargaan di bidang HC diraih oleh BRI, antara lain empat tahun berturut-turut dinobatkan sebagai Best Companies to work for in Asia dan penghargaan khusus di DEI, HR Sustainable Workplace Awards dari HR Asia.

Kemudian 21 awards dari Brandon Hall, dengan 12 di antaranya penghargaan tertinggi (Gold) di berbagai bidang pengelolaan HC seperti Talent Development, Performance Management, Workforce Planning, Learning, dll, Stellar Workplace Award 2021, 2023 dan Indonesia Best Companies in Creating Leaders from Within.

https://goldkas.com/

Salah satu big bank yang beroperasi di Amerika Serikat (AS) Toronto-Dominion (TD) Bank setuju untuk membayar denda sekitar US$ 3 miliar (Rp46,84 triliun) kepada otoritas AS.

TD Bank mengaku bersalah pada hari Kamis atas tuduhan terkait pencucian uang dalam kasus yang diajukan oleh jaksa federal, yang mengatakan bahwa bank yang berbasis di Kanada tersebut “memudahkan” para oknum kriminal untuk membuka rekening, mentransfer dana, dan bahkan menyetorkan uang tunai dalam jumlah besar di cabang-cabangnya.

Mengutip laporan The New York Times, hukuman gabungan tersebut merupakan yang terbesar yang pernah dijatuhkan oleh otoritas AS kepada sebuah bank karena melanggar undang-undang anti pencucian uang, dan mencakup “batasan aset” yang mencegah TD Bank tumbuh lebih besar dari ukurannya saat ini.

Dokumen dakwaan federal memaparkan bagaimana, selama lebih dari satu dekade, karyawan TD Bank menerima suap dan mengabaikan aktivitas mencolok yang dilakukan oleh nasabah kriminal dari Kolombia dan tempat lain.

Dalam satu contoh yang dikutip oleh pihak berwenang, seorang pria Queens yang sebelumnya telah mengaku bersalah atas beberapa kejahatan memberikan kartu hadiah senilai lebih dari US$ 57.000 (Rp 890 Juta) kepada para pekerja bank sebagai imbalan atas izin pencucian uang senilai lebih dari US$ 470 juta (Rp 7,28 triliun). Jaksa mengatakan bahwa perilaku seperti itu merupakan rahasia umum di dalam bank.

Dalam dokumen dakwaan, tertera percakapan para pekerja bank yang melumrahkan aksi kriminal tersebut.

“Bagaimana itu bukan pencucian uang?” kata seorang karyawan cabang bertanya kepada yang lain setelah seorang nasabah diizinkan membeli cek bank senilai lebih dari US$ 1 juta (Rp 15,5 miliar) dengan uang tunai.

“Oh, itu 100% memang (pencucian uang),” jawab karyawan kedua, dikutip dari The New York Times, Jumat (11/10/2024).

Dalam contoh lain, seorang manajer cabang mengirim email kepada seorang kolega, “Kalian benar-benar harus berhenti, LOL (laugh out loud/ngakak).”

Namun, mereka tidak pernah menghentikan operasi tersebut.

Adapun pembatasan aset, yang digencarkan oleh Kantor Pengawas Mata Uang, dianggap sebagai hukuman paling drastis di industri perbankan.

TD Bank, dengan aset sekitar US$ 370 miliar, adalah bank besar pertama yang menghadapi langkah langka itu sejak Wells Fargo, yang telah dibatasi sejak 2018. Wells Fargo, yang juga merupakan salah satu big bank AS ekspansinya dibatasi karena serangkaian pelanggaran termasuk membuka rekening bank palsu untuk nasabahnya tanpa persetujuan mereka.

TD Bank pun mengaku bersalah atas tuduhan berkonspirasi untuk tidak mempertahankan program anti pencucian uang yang memadai dan tidak mengajukan laporan transaksi yang akurat. Cynthia Adams, kepala bagian hukum TD Bank di Amerika Serikat, mengajukan pembelaan atas nama anak perusahaan bank di AS di Pengadilan Distrik Federal di Newark, di hadapan Hakim Esther Salas.

Jaksa federal, dalam dokumen yang diajukan di pengadilan, mengatakan bahwa beberapa karyawan bank telah memungkinkan aksi pencucian uang oleh geng kriminal dan TD Bank lambat dalam mendeteksi dan mengatasinya. Jaksa mengatakan, pengawasan bank terhadap transaksi sangat longgar, sehingga dari tahun 2018 hingga April tahun ini, bank tidak memantau aktivitas sekitar US$18,3 triliun secara memadai.

Jaksa mengatakan mereka juga telah mendakwa lebih dari sejumlah orang, termasuk dua orang dalam bank.

“Prioritas pertumbuhan yang terus-menerus dari TD Bank atas kontrol memungkinkan karyawannya untuk melanggar hukum dan memfasilitasi pencucian ratusan juta dolar,” kata Michael J. Hsu, penjabat pengawas mata uang, dalam sebuah pernyataan.

“Pemberlakuan batasan aset akan memastikan bahwa bank berfokus pada pembangunan kontrol yang tepat yang sepadan dengan profil risikonya.”

Tindakan bersama tersebut melibatkan jaksa federal di New Jersey dan Washington, Federal Reserve, Kantor Pengawas Mata Uang, dan otoritas Perbendaharaan lainnya.

“Ini adalah hari yang menyedihkan dalam sejarah kami, yang sangat kami sesali,” kata kepala eksekutif TD Bank, Bharat Masrani.

https://cambodianyouth.org/

Temu, aplikasi e-commerce asal China, dipastikan tak dapat beroperasi di Indonesia meskipun mereka diisukan akan mengakuisisi e-commerce lokal untuk bisa berbisnis di dalam negeri.

Selain Temu, ada juga aplikasi asal China lain yang ditolak masuk ke pasar dalam negeri. Tak lain adalah Shein.

Shein merupakan e-commerce yang menjual baju dan barang kosmetik yang memiliki konsep sama seperti Temu, yakni produsen langsung ke konsumen atau direct-to-consumer.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, aplikasi seperti Temu dan Shein akan mengganggu ekosistem UMKM lokal.

“Tetap kita nggak akan kasih mereka beroperasi, kita harus melindungi UMKM kita. Karena UMKM memiliki jutaan tenaga kerja,” ujar Budi saat ditemui di Kantor Kominfo, Kamis (10/10/2024).

Kabar Temu akuisisi Bukalapak

Belakangan beredar rumor bahwa Temu hendak mengakuisisi PT Bukalapak.com Tbk (BUKA).

Adapun Temu beberapa kali mencoba masuk ke pasar Indonesia, tetapi ditolak oleh pemerintah dengan alasan mengancam keberlangsungan UMKM lokal lantaran bisnis temu diklaim menghubungkan produsen dan konsumen akhir secara langsung, tidak menghubungkan dengan pengecer dan afiliasi.

Hal tersebut kemudian memicu spekulasi bahwa Temu potensi mengakuisisi Bukalapak supaya mendapatkan izin dari pemerintah, mengikuti strategi yang sama seperti Tiktok dan Tokopedia.

Terkait hal tersebut, mengutip keterbukaan informasi, Rabu (9/10/2024), perseroan tidak mengetahui informasi terkait rencana akuisisi perseroan oleh e-commerce dari Temu.

Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Perseroan menerima informasi yang telah diverifikasi kebenarannya atas rencana akuisisi tersebut.

Terkait hal tersebut, mengutip keterbukaan informasi, Rabu (9/10/2024), perseroan tidak mengetahui informasi terkait rencana akuisisi perseroan oleh e-commerce dari Temu.

Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Perseroan menerima informasi yang telah diverifikasi kebenarannya atas rencana akuisisi tersebut.

Merger jadi cara Indosat Ooredoo Hutchison untuk mendapatkan posisi terbaik dalam kompetisi di industri telekomunikasi Indonesia. Presiden Direktur dan Chief Executive Officer Vikram Sinha mengatakan penyatuan Indosat dan Tri Indonesia memberikan banyak dampak positif.

Mengacu pada laporan keuangan terkini hingga paruh pertama tahun ini. ISAT berhasil mencetak laba Rp2,73 triliun. Capaian ini meroket 43,4% secara tahunan (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,90 triliun.

Laba yang positif ini terutama didorong penjualan yang naik 13,4% yoy menjadi Rp27,97 triliun, serta efisiensi dari sisi beban keuangan dan bunga, masing-masing bisa ditekan 8,3% dan 7,5%.

Selain itu, ISAT mendapatkan keuntungan dari selisih kurs sebesar Rp23 miliar, ini berbanding terbalik dibandingkan paruh pertama tahun lalu yang menderita kerugian kurs senilai Rp102 miliar.

“Jadi apa yang dilakukan merger bagi kami adalah memberikan skala. Kami telah mencapai 100 juta pelanggan, skala itu membantu kami dalam banyak hal seperti efisiensi energi dan produktivitas,” jelas Vikram, dalam Profit CNBC Indonesia, Kamis (10/10/2024).

Sekarang, dia mengklaim perusahaannya memiliki posisi yang cukup baik. Tugas IOH adalah untuk berfokus untuk memastikan dua hal.

Salah satunya adalah memberikan nilai lebih pada para pengguna Dengan begitu ARPU Indosat bisa naik.

Vikram menyoroti soal penggunaan data bagi masyarakat yang membeli data internet dengan harga lebih rendah dari pembelian barang lain. Misalnya membeli paket internet Rp 45 ribu berbanding dengan konsumsi kopi senilai Rp 65 ribu.

Dia mencontohkan pengguna seperti driver ojek online. Mereka menggunakan data internet sebagai kebutuhan utama.

“Jadi kami ingin memberikan nilai pada mereka, dan itu akan meningkatkan ARPU,” ucapnya.

Indosat juga ingin berinvestasi pada jaringan. Penggelaran jaringan bukan hanya untuk kota tier 1, tetapi ke semua wilayah dan khususnya pada daerah perdesaan di Indonesia.

Selain itu, adalah berfokus untuk membantu menyehatkan industri. Karena pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan PDB Indonesia.

“Saya mencoba untuk menyoroti pesan utama tentang betapa pentingnya kesehatan industri. Kami ingin menjadi pemain yang sangat konstruktif dalam membantu industri ini untuk bertumbuh,” kata Vikram.

Kemitraan Australia-Indonesia dalam riset, sains, dan inovasi, KONEKSI berpartisipasi dalam Konferensi Tahunan SDGs Tahunan ketujuh turut mendukung upaya Indonesia mencapai Agenda 2030.

Minister Counsellor for Governance and Human Development Kedutaan Besar Australia, Madeleine Moss menekankan komitmen Australia untuk mendukung solusi berbasis pengetahuan melalui Platform Kemitraan Pengetahuan Australia-Indonesia, KONEKSI.

“Penelitian dan inovasi akan menjadi dasar untuk menciptakan solusi yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan adaptif terhadap tantangan Pembangunan berkelanjutan termasuk dampak perubahan iklim dan kebutuhan sosial ekonomi yang terus berkembang,” ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima Rabu (9/10/2024).

Di sisi lain, Deputi Kebijakan Pembangunan BRIN Mego Pinandito memaparkan kompleksitas penerapan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, menekankan kebutuhan penting akan dukungan pemerintah yang kuat untuk penelitian dan inovasi.

“Riset dan inovasi berperan untuk mengintegrasikan isu sektoral sehingga menghasilkan suatu dasar yang mumpuni untuk dijadikan basis regulasi,” paparnya.

Founder & CEO Waste4Change, Mohamad Bijaksana Junerosano mengungkapkan tentang keterlibatan masyarakat dalam praktik pengelolaan sampah berkelanjutan. Dia menyoroti pentingnya memberdayakan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah kecil, seperti mengelola sampah secara mandiri.

Namun ia menekankan bahwa penegakan hukum merupakan cara yang paling efektif untuk mengatasi masalah lingkungan.

“Setiap orang itu wajib pilah sampah dan itu sudah diatur dalam hukum jadi perlu penegakan hukum yang juga didukung oleh Masyarakat,” jelas Bijaksana.

Di dalam acara ini juga dibahas bagaimana pentingnya mendidik generasi mendatang agar peduli terhadap lingkungan. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif dalam menghadapi perubahan iklim dan krisis lingkungan.

Diketahui, bahwa memupuk kreativitas dan kecintaan terhadap lingkungan, memberdayakan generasi mendatang untuk membangun bisnis yang baik bagi manusia dan lingkungan. Termasuk juga,memperpanjang masa pakai barang dengan tidak beli barang baru, demi meminimalisasi sampah juga dapat terhindar dari gaya hidup konsumerisme.

Dalam ini juga dilakukan, penerima hibah KONEKSI dan pemenang Call for Papers Pusbindiklatren mempresentasikan penelitian kolaboratif mereka tentang Lingkungan dan Perubahan Iklim. Penelitian-penelitian tersebut menampilkan solusi inovatif dan praktik antisipasi perubahan iklim, misalnya penelitian dari Prof. Nyoman (Universitas Diponegoro) yang meneliti tentang desalinasi bertenaga surya untuk menyediakan air minum yang mudah diakses di daerah pesisir terpencil dengan sumber daya terbatas.

https://internationalsalinityforum.org/

Presiden Terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan mengumumkan nama pengisi kabinet langsung setelah pelantikan pada 20 Oktober 2024.

“Nama kabinet akan disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri pada saat pengumuman nama-nama kabinet pada tanggal 20 Oktober,” kata Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di kutip dari detikcom, Selasa (8/10/2024).

Terkait dengan acara saat pelantikan, Dasco mengaku belum ada rencana khusus. Acara yang sudah pasti dilaksanakan adalah pelantikan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

“Ya sampai saat ini saya belum mendengar secara fix, karena yang kita konsentrasi baru pada acara-acara resmi yang sepertinya kita harus fokus pada tanggal 20 Oktober bagaimana supaya pelantikan bisa berjalan dengan lancar,” kata Dasco.

Simak berita selengkapnya di sini!

https://nt-ameli.com/hero/search/

Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memanfaatkan Kementerian Penerimaan Negara untuk mendongkrak rasio penerimaan negara dari yang saat ini di kisaran 12% menjadi 23% selama lima tahun kepemimpinannya.

Peningkatan rasio penerimaan yang terdiri dari penerimaan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) itu akan ditingkatkan tidak dengan cara menaikkan tarif perpajakan, melainkan dengan memperluas objek perpajakan sehingga semua wajib pajak harus membayar kewajiban pajaknya.

Hal ini diungkapkan adik kandung Prabowo Subianto yang juga merupakan Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo. Ia mengatakan, Kementerian Penerimaan Negara ini telah ditetapkan untuk direalisasikan menggantikan istilah yang sebelumnya disebut Badan Penerimaan Negara.

“Badan Penerimaan Negara menjadi Kementerian Penerimaan Negara. Menteri nya sudah ada dan di situ jelas Prabowo akan menuju rasio penerimaan negara menjadi 23% dari PDB, itu angka dari tim saya,” kata Hashim saat diskusi dengan Kadin Indonesia, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Hashim mengatakan, target Kementerian Penerimaan Negara itu bukanlah hal yang tidak realistis, karena dia mengaku sudah mendapatkan masukan dari Bank Dunia atau World Bank langsung bahwa potensi penerimaan negara Indonesia bisa sebesar itu tanpa harus menaikkan tarif perpajakan, khususnya tarif pajak.

Strategi utama yang akan ditetapkan Kementerian Penerimaan Negara ialah dengan menegakkan hukum supaya setoran penerimaan pajak dipenuhi seluruh wajib pajak, sehingga tidak lagi ada kebocoran-kebocoran dari sumber-sumber penerimaan negara.

Dengan penegakan aturan di bidang perpajakan, ia memastikan Indonesia akan bisa melampaui rasio penerimaan perpajakan di Kamboja yang sudah sebesar 18% dan bahkan Vietnam yang telah mencapai 23% dari produk domestik bruto (PDB) nya.

“Karena penegakan aturan di Indonesia belum maksimal. Di Kamboja lebih maksimal, di Vietnam apalagi. So waktu itu World Bank ketemu tim saya mengatakan tidak ada alasan anda tidak akan reach Kamboja dan Vietnam,” ucap Hashim.

“It’s the matter of time and will, Cara-caranya ada pakai AI pakai IT dan kita akan capai 23%, kita akan tunjukkan kepada anda, Bank Dunia siap sedia bantu kita capai 18%, capai 23% kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak,” tegasnya.

Hashim mengaku bahwa pemerintah Prabowo bahkan ke depan siap menurunkan tarif pajak badan dari yang saat ini sebesar 22% menjadi hanya sebesar 20% mendekati tarif yang ditetapkan di Singapura maupun Hong Kong.

“Tarif pajak 22% hendaknya kita turunkan menjadi 20%, mendekati Singapura dan Hong Kong tidak terlalu lama lagi. Ini yang saya mau tegaskan supaya teman-teman pengusaha untuk pajak tidak cemas, tidak ada kenaikan tarif pajak, tapi pemerintah ingin yang semua wajib pajak bayar pajak,” ungkap Hashim.

https://asturiproject.com/

PT Sepatu Bata Tbk. (BATA) mencatat rugi periode berjalan yang sapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk membengkak sepanjang semester pertama tahun 2024 menjadi Rp 127,34 miliar. Kerugian tersebut membengkak 293,7% dari periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp 32,34 miliar.

Mengutip laporan keuangan, pendapatan BATA hingga Juni 2024 anjlok 22,4% menjadi Rp 260,29 miliar dari capaian Juni 2023 yang sebesar Rp 335,76 miliar. Seiring dengan turunnya pendapatan, beban pokok penjualan BATA turun menjadi Rp 166,97 miliar dari Rp 198,21 miliar.

Dengan demikian laba bruto sepanjang semester I tahun ini turun menjadi Rp 93,32 miliar atau turun dari sebelumnya yang sebesar Rp 137,54 miliar.

Selanjutnya dikurangi penjualan dan pemasaran Rp 119,43 miliar, umum dan administrasi Rp 45,25 miliar, beban restrukturisasi Rp 64,47 miliar, kerugian pelepasan aset tetap Rp 7,23 miliar, keuntungan pelepasan aset lancar Rp 27,7 miliar dan beban usaha lain-lain Rp 4,77 miliar, maka rugi usaha sepanjang semester I tahun ini menjadi Rp 120,05 miliar.

Meskipun pendapatan keuangan naik menjadi Rp 801,64 juta, pajak final menjadi Rp 1,76 miliar, beban keuangan Rp 8,06 miliar, dan dikurangi pajak penghasilan Rp 129,07 miliar, maka rugi periode berjalan BATA per Juni 2024 membengkak menjadi Rp 127,43 miliar dari Rp 32,47 miliar.

Seperti diketahui, BATA kini sedang mengalami badai keuangan hingga terpaksa harus menyetop salah satu pabrik sepatu di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Imbas dari kebijakan ini, sebanyak 233 pekerja atau buruh langsung terkena PHK massal dan sudah tak lagi bekerja.

“Berdasarkan surat pelaporan penghentian aktivitas pabrik yang disampaikan oleh Bata kepada kami bahwa jumlah tenaga kerja yang ter-PHK itu sebanyak 233 orang,” ungkap Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Barat Firman Desa dalam Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (7/5/2024).

“Berdasarkan surat dari manajemen Bata bahwa pabrik ini harus mengalami penutupan terjadi PHK untuk semua buruhnya. Iya betul 100% dari suratnya,” tegas dia mengonfirmasi.

Firman bilang bahwa pabrik Bata di Purwakarta sudah menghentikan produksi. Dalam surat yang disampaikan Bata serta monitoring Disnakertrans Jawa Barat, dia mengungkapkan alasan Bata menghentikan total produksinya.

“Pabrik Bata sesuai pemantauan kita sudah mengalami kerugian sejak 2020 order mereka jauh berkurang terkait produk ini. Perusahaan mengalami kerugian, buruh Bata juga sudah mengetahui. Kita baru menerima surat per tanggal 2 Mei 2024,” sebutnya.

Kini, buruh dan perusahaan Bata tengah menegosiasikan jumlah pesangon yang akan diberikan. Firman menjelaskan ada ketidaksepakatan antara buruh dan pengusaha terkait dengan jumlah pesangon yang diberikan.

Buruh meminta jumlah pesangon diberikan berdasarkan aturan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Di dalam aturan itu dijelaskan apabila PHK terjadi karena alasan perusahaan tutup akibat mengalami kerugian selama 2 tahun terus menerus, atau akibat keadaan memaksa (force majeure), maka buruh berhak mendapatkan pesangon 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), UPMK 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Sedangkan perusahaan Bata mau membayarkan pesangon berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 dimana perhitungan pesangon jauh lebih rendah dari UU Nomor 13 Tahun 2003.

“Pesangon ini lagi dibicarakan internal pengusaha dan buruh, negosisasi besaran pesangon diberikan waktu sampai 8 Mei apakah diterima besaran tersebut atau tidak. Kalau tidak diterima pekerja, kita bersiap-siap untuk memfasilitasi perhitungan pesangon,” ucapnya.

Disnakertrans Jabar sendiri sudah siap untuk memfasilitasi sengketa pesangon antara pekerja dan perusahaan Bata. Lantas bagaimana kalau hasilnya deadlock atau menemui jalan buntu?

“Di perusahaan tersebut ada perjanjian kerja bersama. Mana yang akan dipakai? Yang berlaku perjanjian kerja bersama perusahaan apakah menggunakan UU Cipta Kerja atau UU 13 2003,” tegasnya.

https://iamcapetown.com/